[{"_1":2,"_171":-5,"_172":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d7b9d522-1b75-4726-898f-3ddf230b9d8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_167":168,"_169":170},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":151,"_156":157,"_158":159,"_160":161,"_162":163,"_164":-5,"_165":166},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 Tahun 2019","number","21/9/PBI/2019","year","2019","published_date","2019-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Laporan Bank Umum Terintegrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Bank Indonesia NO. 21/9/PBI/2019, BN 2019/NO 153; PERATURAN.GO.ID 26 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Laporan Bank Umum Terintegrasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011.\n2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/2/PBI/2010.\n3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum.\n4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum.\n5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/4/PBI/2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan Bank Indonesia akan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dari bank. Informasi ini juga diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan utama adalah mengurangi beban pelaporan bank dan meningkatkan kualitas data melalui sistem pelaporan terintegrasi berbasis metadata.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur kewajiban bank umum untuk menyusun dan menyampaikan laporan terintegrasi kepada Bank Indonesia. Laporan harus disusun secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. Bank wajib menunjuk petugas dan penanggung jawab laporan. Laporan terdiri dari informasi keuangan, risiko, kegiatan sistem pembayaran, dan data pokok. Penyampaian laporan dilakukan secara terpusat dan dapat dilakukan secara individual, gabungan, atau konsolidasi. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

","transitional_provisions","1. Pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, Pelapor tetap diwajibkan untuk menyampaikan laporan sampai dengan data akhir bulan Agustus 2020 sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan sebelumnya.\n2. Semua istilah laporan yang ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini berlaku harus dimaknai sebagai Laporan Bank Umum Terintegrasi sejak data bulan September 2020.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau kewajiban membayar.\n2. Kewajiban membayar dikenakan untuk keterlambatan atau ketidakterpenuhinya penyampaian laporan, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan frekuensi laporan.","revokes",[93,99,103,107,111,115,119,123,126,128,130,132,134,136,138,140],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BI No. 15/4/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136579/peraturan-bi-no-154pbi2013-tahun-2013","116e7c59-f8a0-4980-8f7d-7db4500dcffa",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"Peraturan BI No. 14/12/PBI/2012 Tahun 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136578/peraturan-bi-no-1412pbi2012-tahun-2012","c7fab187-51bd-477d-bdd6-cf855e135695",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"Peraturan BI No. 13/8/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136577/peraturan-bi-no-138pbi2011-tahun-2011","0134594b-6ea9-4ac2-bef6-566d1acddaa6",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"Peraturan BI No. 13/19/PBI/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136574/peraturan-bi-no-1319pbi2011-tahun-2011","7819e657-62ff-4dcb-83f3-8c5374739bfd",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"Peraturan BI No. 12/2/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/40/PBI/2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136576/peraturan-bi-no-122pbi2010-tahun-2010","d7c7e97e-8c68-48b8-ba79-f2bd0c9e95e7",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"Peraturan BI No. 10/40/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Laporan Bulanan Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136573/peraturan-bi-no-1040pbi2008-tahun-2008","ddbb6e16-d2d1-49b9-b95e-681a4d0e2af9",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"Peraturan BI No. 8/12/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136575/peraturan-bi-no-812pbi2006-tahun-2006","1001158f-5022-4697-b9bf-1bfe2991a9bd",{"_94":124,"_96":125},"Proyeksi arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/8/PBI/2011 tentang Laporan Harian Bank Umum","",{"_94":127,"_96":125},"Batas maksimum pemberian kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum",{"_94":129,"_96":125},"Suku bunga dasar kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum",{"_94":131,"_96":125},"Laporan keuangan publikasi bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum",{"_94":133,"_96":125},"Penyusunan dan penyampaian kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum",{"_94":135,"_96":125},"Penyusunan dan penyampaian aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum",{"_94":137,"_96":125},"Penyusunan dan penyampaian restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/19/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/12/PBI/2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2020",{"_94":139,"_96":125},"Penyusunan dan penyampaian laporan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum, untuk bank umum konvensional, dicabut sejak data bulan Juni 2020",{"_94":141,"_96":125},"Penyusunan dan penyampaian tenaga kerja perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/12/PBI/2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum, dicabut sejak data bulan Juni 2020","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[152],{"_94":153,"_96":154,"_36":155},"Peraturan BI No. 22/22/PBI/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/9/PBI/2019 Tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/219273/peraturan-bi-no-2222pbi2020","d9d9c867-ca4b-4078-b0ea-d42e354ef7aa","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
BANKING. BI. Integrated Commercial Bank Report. (Explanation in Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6377)

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 21/9/PBI/2019
CONCERNING
INTEGRATED COMMERCIAL BANK REPORT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in carrying out its duties, Bank Indonesia requires information submitted by banks completely, accurately, up-to-date, fully, and on time;
that the information submitted by banks as referred to in letter a, is also required by the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation in accordance with their functions, duties, and authorities;
that in order to reduce the burden of submitting bank reports and improve data quality and reporting effectiveness, Bank Indonesia is developing an integrated and metadata-based reporting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d7b9d522-1b75-4726-898f-3ddf230b9d8c","actionData","errors"]