[{"_1":2,"_150":-5,"_151":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d15e8a20-6eb8-4d87-b2eb-ccc513d23ab8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_146":147,"_148":149},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":-5,"_144":145},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006","number","14","year","2006","published_date","2006-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2006/Nomor 14 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemerintahan Desa
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Desa.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu.\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka ini mengatur tentang Pemerintahan Desa. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, sehingga perlu adanya keselarasan yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Struktur Organisasi Pemerintah Desa:** Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur Kewilayahan. Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.\n2. **Kepala Desa:** Mengatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, dan penyidikan terhadap Kepala Desa.\n3. **Perangkat Desa:** Mengatur unsur perangkat desa, pengangkatan, persyaratan, larangan, dan pemberhentian perangkat desa.\n4. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD):** Mengatur pencalonan, persyaratan, mekanisme musyawarah, penetapan, peresmian, masa jabatan, pimpinan, rapat, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, tunjangan, biaya operasional, pembinaan, serta sanksi dan penghargaan bagi anggota BPD.\n5. **Tata Cara Pemilihan Kepala Desa:** Mengatur persiapan, pembentukan panitia pemilihan, tugas panitia pemilihan, pembentukan panitia pengawas, tata cara pendaftaran pemilih, persyaratan bakal calon, penyaringan bakal calon, penetapan calon, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemilihan, pengesahan, pelantikan, masa jabatan, biaya pemilihan, dan pembatalan hasil pemilihan.\n6. **Lembaga Kemasyarakatan:** Mengatur tata cara pembentukan, maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, kepengurusan, hubungan dan tata kerja, sumber dana, serta pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa.\n7. **Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa:** Mengatur sumber pendapatan desa, pengembangan sumber pendapatan desa, kekayaan desa, pengurusan dan pengawasan, serta pengembangan sumber pendapatan desa.\n8. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa:** Mengatur tujuan, prinsip, pelaku, narasumber, pendekatan, metodologi, mekanisme, hasil, peran lembaga, posisi dan kaitan dengan perencanaan pembangunan daerah, serta sumber pembiayaan Musrenbang.\n9. **Kerjasama Desa:** Mengatur ruang lingkup, bentuk, bidang, tata cara, badan kerjasama, perubahan, penundaan atau pembatalan kerjasama, biaya pelaksanaan, penyelesaian perselisihan, dan peran BPD dalam kerjasama desa.","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.\n2. Anggota BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa jabatan.\n3. Sekretaris Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai ada pengaturan khusus lebih lanjut tentang Sekretaris Desa.","sanctions","1. Ketentuan sanksi terhadap anggota BPD ditetapkan dalam tata tertib BPD.\n2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberhentian.\n3. Sanksi yang berkaitan dengan tindak pidana disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,122],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 3 Tahun 2005 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279892/perda-kab-majalengka-no-3-tahun-2005","b4a4cd4a-a63d-423e-960f-6f2afca3b99f",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Kab. Majalengka No. 9 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282051/perda-kab-majalengka-no-9-tahun-2004","1450a35a-1ceb-4b0d-aad4-6484837c9b5b",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Kab. Majalengka No. 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/281828/perda-kab-majalengka-no-8-tahun-2004","a4c62ae6-7010-4410-b24c-aab51db626ad",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Kab. Majalengka No. 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kuwu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282086/perda-kab-majalengka-no-16-tahun-2004","95e124be-6c27-47ed-bd7a-b8496a59e1b6",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"PERDA Kab. Majalengka No. 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282082/perda-kab-majalengka-no-15-tahun-2004","c704df61-3afb-4f06-a92a-25a03a2b329a",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"PERDA Kab. Majalengka No. 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kuwu dan Pamong Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282076/perda-kab-majalengka-no-13-tahun-2004","de6fb4e3-dee3-4e89-8b33-d0ff6e16a7cc",{"_93":119,"_95":120,"_36":121},"PERDA Kab. Majalengka No. 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/282056/perda-kab-majalengka-no-11-tahun-2004","e6b2cdb8-4f04-4c68-94bd-4989e6a003bc",{"_93":123,"_95":124},"Perda Kab Majalengka No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan adn Pemberhentian Pamong Desa","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2006 SERIES: E COPY

REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2006
ON
VILLAGE ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 32 of 2004 and Government Regulation Number 72 of 2005, the Regional Regulation of Majalengka Regency governing the implementation of Village Administration needs to have juridical, sociological and philosophical alignment with the Legislation;
that based on the considerations as intended in letter a, it is necessary to re-establish the Regional Regulation of Majalengka Regency on Village Administration.

Bearing in Mind:

Law Number 14 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within The Province of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950) as amended

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d15e8a20-6eb8-4d87-b2eb-ccc513d23ab8","actionData","errors"]