[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4a4cd4a-a63d-423e-960f-6f2afca3b99f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2005","number","3","year","2005","published_date","2005-03-18","effective_date","2005-03-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2005/Nomor 3 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2001 tentang Kerja Sama antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 14 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga di Kabupaten Majalengka. Kerjasama antar desa dapat dilakukan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, melalui tahapan persiapan, perundingan, dan pelaksanaan. Kerjasama ini dapat berbentuk kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, antar desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten, antar desa di kabupaten dengan desa di luar kabupaten dalam satu provinsi, atau antar desa di kabupaten dengan desa di luar provinsi. Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kerjasama ini. Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar desa, dapat dibentuk Badan Kerja Sama yang keanggotaannya terdiri atas unsur kecamatan, perangkat desa, dan organisasi kemasyarakatan desa. Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan kepada APBD masing-masing desa. Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan BPD dalam upaya pengelolaan potensi Desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Kerjasama ini meliputi bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil. Hasil usaha kerjasama dicantumkan dalam APBD. Apabila terjadi perselisihan akibat pelaksanaan kerjasama, diselesaikan dengan cara musyawarah dan atau berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten wajib memfasilitasi penyelenggaraan Kerjasama berupa pemberian pedoman, bimbingan teknis, arahan dan supervisi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279421/perda-kab-majalengka-no-14-tahun-2006","d15e8a20-6eb8-4d87-b2eb-ccc513d23ab8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2005 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER: 3 YEAR 2005
on
INTER-VILLAGE COOPERATION AND VILLAGE COOPERATION
WITH THIRD PARTIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that as the implementation of Article 214 paragraphs (1), (2), (3) and (4) of Law Number 32 Year 2004 on Regional Government Jo Article 65 paragraphs (1) and (2) of Government Regulation Number 76 Year 2001 on General Guidelines for Regulations regarding Villages, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation on Inter-Village Cooperation and Village Cooperation with Third Parties.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 14 Year 1950 on Regional Government of Regencies within the Environment of West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4a4cd4a-a63d-423e-960f-6f2afca3b99f","actionData","errors"]