[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6b2cdb8-4f04-4c68-94bd-4989e6a003bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2004","number","11","year","2004","published_date","2004-05-24","effective_date","2004-06-07","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Majalengka","place_of_enactment","Majalengka","theme","Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2004/Nomor 11 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2004. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 3 Seri D).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa, serta pengurusan dan pengawasannya di Kabupaten Majalengka. Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sumbangan dari pihak ketiga, serta pinjaman desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Kekayaan desa meliputi tanah kas desa, pasar desa, badan usaha milik desa, lumbung desa, pemandian umum dan objek wisata yang dikelola desa, bangunan milik desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mengurus sumber pendapatan dan kekayaan desa serta memanfaatkannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengembangan sumber-sumber pendapatan desa harus memperhatikan aspek tata ruang dan tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian produktif. Kebijakan pemerintah desa yang berakibat pada perubahan penggunaan tanah sumber pendapatan desa harus melalui musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.","transitional_provisions","1. Pelepasan hak atas Tanah Kas Desa yang sedang dalam proses, dengan berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan.\n2. Seluruh Kekayaan Desa dan sumber-sumber pendapatan Desa yang berubah status menjadi Kelurahan adalah milik Pemerintah Daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/279421/perda-kab-majalengka-no-14-tahun-2006","d15e8a20-6eb8-4d87-b2eb-ccc513d23ab8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MAJALENGKA REGENCY
COPY

NUMBER: 11 YEAR 2004 SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF MAJALENGKA REGENCY
NUMBER 11 OF 2004
CONCERNING
SOURCES OF VILLAGE INCOME AND ASSETS,
MANAGEMENT AND SUPERVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAJALENGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that as implementation of article 60 of Government Regulation Number 76 Year 2001 regarding General Guidelines for Regulations Concerning Villages, it is deemed necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Sources of Village Income and Assets, Management and Supervision. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 Year 1950 concerning Regional Government of Regency within West Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1950); \n Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1960 Number 104,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6b2cdb8-4f04-4c68-94bd-4989e6a003bc","actionData","errors"]