For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Also known as: PMK 188/PMK.07/2012 · PMK No. 188/PMK.07/2012

Status:
Inactive
Effective Date:26 November 2012Publication Date:26 November 2012
Anggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeHibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
LocationKementerian Keuangan
Effective Date26 November 2012
Publication Date26 November 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Pemerintah Daerah

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, menggantikan peraturan sebelumnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur tata cara penyaluran hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hibah dapat bersumber dari penerimaan dalam negeri, pinjaman luar negeri, dan hibah luar negeri. Menteri Keuangan menetapkan alokasi hibah dalam APBN dengan prioritas untuk investasi prasarana dan sarana pelayanan publik. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan untuk pelaksanaan hibah. Penyaluran hibah dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan, pembayaran langsung, rekening khusus, letter of credit, dan pembiayaan pendahuluan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang didanai hibah dan wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada KPA Hibah dan kementerian terkait.

1. Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian. 2. Hibah yang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah sepanjang tidak dilakukan perubahan atas Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah.

(-)