For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Also known as: PMK 214/PMK.07/2015 · PMK No. 214/PMK.07/2015

Status:
Inactive
Effective Date:1 Desember 2015Publication Date:1 Desember 2015
Utang, Piutang & Hibah Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Desember 2015
Publication Date01 Desember 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penganggaran hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan alokasi hibah dalam APBN sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan prioritas investasi prasarana dan sarana pelayanan publik. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait akan membahas usulan hibah dengan mempertimbangkan kontribusi daerah, sinkronisasi program, dan kinerja daerah. Menteri Keuangan memiliki kewenangan atas pelaksanaan anggaran hibah, dengan menunjuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko sebagai pembantu pelaksana. Pembantu PA Hibah bertanggung jawab atas koordinasi penyusunan kebutuhan dana hibah, penilaian usulan, dan penyusunan rincian pagu anggaran hibah.

(-)

(-)