[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c404dde4-04ed-4c6f-bef3-5c94269d8725","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2026","number","13","year","2026","published_date","2026-03-27","effective_date","2026-04-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Jenis - Tarif
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 13, LN 2026 (33), TLN (7166) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
ABSTRAK:	\n \n Dengan telah dilakukan proses integrasi kementerian dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2018; dan PP No. 44 Tahun 2025. \n PP ini mengatur mengenai jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PP ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2026. \n PP ini mencabut PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 51 Tahun 2018; PP No. 8 Tahun 2019; PP No. 14 Tahun 2019; dan PP No. 62 Tahun 2021. \n seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional wajib disetor ke kas negara. \n Lampiran file: 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7; penjelasan hlm 8 sd 11; dan lampiran hlm 12 sd 22) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2026 ditetapkan sebagai respons atas integrasi berbagai lembaga riset dan teknologi ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang riset dan inovasi.

Secara substansial, peraturan ini mengatur jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada BRIN, yang mencakup pelayanan jasa penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, ketenaganukliran, dan keantariksaan. Selain itu, PNBP juga bersumber dari penyelenggaraan pelatihan fungsional, penggunaan sarana dan prasarana, jasa pendidikan pada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, jasa eduwisata, penggunaan kapal riset, serta royalti kekayaan intelektual. Peraturan ini juga memberikan fleksibilitas bagi BRIN untuk menetapkan tarif hingga Rp0,00 atau 0% dengan pertimbangan tertentu, seperti untuk kegiatan sosial, pendidikan, atau kondisi kahar, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Seluruh penerimaan yang diperoleh wajib disetorkan ke kas negara.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,108,112],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165947/pp-no-62-tahun-2021","f4b1f00a-4420-422e-a688-6903b16cc3a6",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102673/pp-no-8-tahun-2019","c46e5ac4-2de7-402b-97a9-17e8a552f702",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"PP No. 14 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103891/pp-no-14-tahun-2019","ab617881-e0ce-4f8c-9937-97ab8ef289aa",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/99184/pp-no-51-tahun-2018","088e9852-1b37-4d96-adc0-b6f20a8c1634",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PP No. 13 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Riset Dan Teknologi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5450/pp-no-13-tahun-2014","b6905e5c-aef1-46d3-acab-d103dff6175d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2026
ON
TYPES AND TARIFFS OF NON-TAX STATE REVENUE
APPLICABLE TO THE NATIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that with the completion of the integration process of ministries and agencies having the duties and functions of research, development, assessment, and application, as well as invention and innovation, nuclear energy administration, and space administration into

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c404dde4-04ed-4c6f-bef3-5c94269d8725","actionData","errors"]