[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c46e5ac4-2de7-402b-97a9-17e8a552f702","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2019","number","8","year","2019","published_date","2019-02-22","effective_date","2019-03-28","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6a29332a-5f58-415f-b967-691876bd2932","Pendapatan Non Pajak","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2019
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 8, LN.2019/NO.36, TLN NO.6318, LL SETKAB : 7 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini menggantikan dan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (\"PP 29/2011\").

","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor tenaga nuklir sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas layanan BATAN kepada masyarakat dan dunia usaha.

PNBP pada BATAN dipungut sebagai imbalan atas layanan yang diberikan oleh negara melalui BATAN dalam rangka pemanfaatan tenaga nuklir untuk tujuan damai. Penetapan jenis dan tarif PNBP ini mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas dengan biaya penyelenggaraan layanan, dan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Peraturan ini mengatur berbagai jenis layanan BATAN yang dikenai PNBP, antara lain:

Layanan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir
Layanan sertifikasi personel dan fasilitas
Layanan inspeksi keselamatan radiasi dan nuklir
Layanan pengujian dan kalibrasi peralatan
Layanan pelatihan dan pendidikan
Layanan konsultasi teknis
Layanan analisis dan pengujian laboratorium

Tarif PNBP ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya penyelenggaraan layanan dengan mempertimbangkan faktor inflasi dan perkembangan ekonomi. Penetapan tarif juga memperhatikan daya saing layanan BATAN dengan lembaga sejenis di tingkat regional dan internasional.

BATAN sebagai instansi pemungut PNBP wajib menyediakan layanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seluruh PNBP yang dipungut wajib disetor ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","

a. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional yang permohonan layanannya telah diajukan oleh Wajib Bayar dan telah dinyatakan diterima oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam PP 29/2011.

b. Semua peraturan pelaksanaan yang ada sebelum PP ini berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan baru ini atau belum diatur yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

c. Semua izin, sertifikat, dan dokumen lainnya yang telah dikeluarkan BATAN sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

","sanctions","

Tidak ada.

","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 29 Tahun 2011 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5159/pp-no-29-tahun-2011","e93bc8b7-60c1-4cc6-90d6-d1eba0080025","revoked_by",[102],{"_95":103,"_97":104,"_36":105},"PP No. 13 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349363/pp-no-13-tahun-2026","c404dde4-04ed-4c6f-bef3-5c94269d8725","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 8 OF 2019
CONCERNING
TYPES AND RATES OF NON-TAX STATE REVENUE APPLICABLE TO THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to adjust the types and rates of Non-Tax State Revenue that apply to the National Nuclear Energy Agency as stipulated in Government Regulation Number 29 of 2011 concerning Types and Rates of Non-Tax State Revenue that Apply to the National Nuclear Energy Agency, it is necessary to re-regulate the types and rates of Non-Tax State Revenue that apply to the National Nuclear Energy Agency;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 4 paragraph (3) and Article 8 paragraph (3) of Law Number 9 of 2018 concerning Non-Tax State Revenue, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c46e5ac4-2de7-402b-97a9-17e8a552f702","actionData","errors"]