[{"_1":2,"_157":-5,"_158":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a8fdf834-a71b-403e-bd5d-bed5c7dd1b98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_153":154,"_155":156},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_142":143,"_144":145,"_146":147,"_148":149,"_150":-5,"_151":152},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2012","number","94","year","2012","published_date","2012-10-29","effective_date","2012-10-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 94, LN. 2012 No. 213, LL SETNEG : 10 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama\n2. Ketentuan mengenai tunjangan khusus kinerja Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di bawahnya\n3. Ketentuan mengenai Uang Kehormatan bagi Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan dengan menetapkan hak keuangan dan fasilitas yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain. Gaji pokok dan tunjangan jabatan diberikan berdasarkan jenjang karir dan wilayah penempatan tugas. Hakim juga diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama bertugas. Selain itu, Hakim memperoleh jaminan keamanan dan kesehatan, serta biaya perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri. Tunjangan lainnya termasuk tunjangan keluarga, beras, dan kemahalan. Hakim juga diberikan hak pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan fasilitas Hakim dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[94,100,104,108,112,116],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4823/pp-no-11-tahun-2008","d747dbd6-530f-47b3-8ec2-dbabdca77a47",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"PP No. 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4731/pp-no-10-tahun-2007","347a300a-e15c-4540-8932-b35c04c1380f",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"PP No. 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49849/pp-no-70-tahun-2005","caac7126-2e25-455c-9528-954dc66e9b62",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52124/pp-no-12-tahun-2003","6c2a551f-f973-465e-9cb8-555cfc250d21",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PP No. 27 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/52783/pp-no-27-tahun-2001","99cdb08b-157c-4f2e-9d24-926e52435c26",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PP No. 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53154/pp-no-8-tahun-2000","48282236-4e23-4c8b-a262-f61239832e88","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[130,134,138],{"_95":131,"_97":132,"_36":133},"PP No. 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/305090/pp-no-44-tahun-2024","bdd53cf0-6e9f-4485-ae46-d55b906f6f44",{"_95":135,"_97":136,"_36":137},"PP No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/230053/pp-no-40-tahun-2022","3dfb71bc-3378-405b-81a8-2fe25cf99c6f",{"_95":139,"_97":140,"_36":141},"PP No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5795/pp-no-74-tahun-2016","5ea259d9-777e-4ce7-903f-4191f7e26fdf","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 94 OF 2012

CONCERNING
FINANCIAL RIGHTS AND FACILITIES OF JUDGES UNDER THE SUPREME COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to provide security and welfare guarantees for Judges as stipulated in Article 48 of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and to implement the provisions of Article 25 paragraph (6) of Law Number 49 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 2 of 1986 concerning General Courts, Article 24 paragraph (6) of Law Number 50 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, Article 25 paragraph (6) of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts, and based on the Decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 37/PUU-X/2012

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a8fdf834-a71b-403e-bd5d-bed5c7dd1b98","actionData","errors"]