For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Also known as: PP 60/2001 · PP No. 60 Tahun 2001 · PP Nomor 60 Tahun 2001

Status:
Inactive
Effective Date:1 Agustus 2001Publication Date:1 Agustus 2001
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Agustus 2001
Publication Date01 Agustus 2001
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya pada kendaraan bermotor. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketentuan substansial meliputi penyesuaian tarif PPnBM untuk berbagai jenis kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas silinder dan jenis penggerak. Tarif PPnBM ditetapkan mulai dari 10% hingga 75% tergantung pada spesifikasi kendaraan. Selain itu, kendaraan yang digunakan untuk keperluan tertentu seperti patroli TNI atau POLRI dibebaskan dari PPnBM. Peraturan ini juga mengatur bahwa kendaraan yang dibebaskan dari PPnBM namun dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam waktu 5 tahun harus membayar kembali PPnBM yang terutang.

(-)

1. Apabila kendaraan yang dibebaskan dari PPnBM dipindahtangankan atau diubah peruntukannya dalam 5 tahun, PPnBM yang terutang harus dibayar dalam 1 bulan. 2. Jika tidak dibayar dalam 1 bulan, diterbitkan SKPKB dengan sanksi sesuai ketentuan berlaku.