For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

Also known as: PP 12/1998 · PP No. 12 Tahun 1998 · PP Nomor 12 Tahun 1998

Status:
Inactive
Effective Date:17 Januari 1998Publication Date:17 Januari 1998
Badan Usaha & PerdaganganBadan Usaha Milik Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerusahaan Perseroan (Persero)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date17 Januari 1998
Publication Date17 Januari 1998
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) 2. Ketentuan tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, dan pengembangan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) di tengah persaingan ekonomi global. Kebijakan ini menegaskan mekanisme kerja organ PERSERO sesuai prinsip Perseroan Terbatas, dengan Menteri Keuangan sebagai pemegang saham negara. PERSERO diatur untuk menyediakan barang dan jasa berkualitas tinggi dan berdaya saing, serta memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Kebijakan ini juga memungkinkan PERSERO melaksanakan penugasan khusus untuk fungsi kemanfaatan umum. Direksi dan Komisaris memiliki peran penting dalam pengurusan dan pengawasan PERSERO, dengan kewajiban menyusun rencana jangka panjang dan anggaran tahunan. PERSERO yang sehat dapat mempersiapkan diri untuk menjadi PERSERO Terbuka, memanfaatkan pasar modal untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

1. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh dokumen yang berkenaan dengan kegiatan PERSERO yang selama ini dikelola oleh Menteri yang membawahi dan bertanggung jawab atas bidang teknis PERSERO berdasarkan kewenangan yang diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, telah selesai diserahkan kepada Menteri Keuangan dan untuk selanjutnya dikelola sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

(-)