Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2017

Peraturan ini bertujuan untuk menata kembali mekanisme penerbitan izin rute penerbangan guna memberikan kemudahan dan mendorong perkembangan iklim usaha penerbangan. Perubahan ini mencakup ketentuan mengenai pengajuan izin rute penerbangan oleh Badan Usaha Angkutan Udara, baik untuk rute yang sudah maupun belum ditetapkan dalam lampiran surat izin usaha. Selain itu, peraturan ini mengatur evaluasi dan persetujuan permohonan izin rute oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, serta ketentuan mengenai pengembangan usaha angkutan udara niaga berjadwal, termasuk perubahan dan penambahan rute penerbangan. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan administrasi dan rencana usaha yang harus dipenuhi oleh badan usaha dalam pengajuan permohonan izin rute baru.