[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fee11678-b632-493a-a9df-cb3a2fddd14d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1980","number","50","year","1980","published_date","1980-12-27","effective_date","1981-01-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1980
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50, LN. 1980/ No. 78, TLN No. 3184, LL Setkab : 7 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negera Serta Janda/Dudanya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1981. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1967 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2837) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 34);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia Yang Telah Meletakkan Jabatannya (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072), sepanjang mengenai pemberian tunjangan/pensiun bekas Menteri Negara Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyempurnakan hak keuangan dan administratif bagi Menteri Negara, bekas Menteri Negara, serta janda/dudanya, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini. Kebijakan ini mengatur pemberian gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain bagi Menteri Negara. Selain itu, diatur pula fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah jabatan, dan kendaraan dinas. Menteri Negara yang mengalami kecelakaan atau sakit karena dinas berhak atas perawatan kesehatan dan tunjangan cacad. Jika Menteri Negara meninggal dunia, diberikan uang duka dan biaya pemakaman ditanggung oleh Negara. Peraturan ini juga mengatur hak pensiun bagi Menteri Negara yang berhenti dengan hormat, termasuk pensiun bagi janda/duda dan anak-anak mereka. Pembayaran pensiun dihentikan jika penerima pensiun meninggal dunia atau diangkat menjadi Pejabat Negara Eksekutif. Ketentuan lain mencakup larangan menerima penghasilan rangkap bagi Menteri Negara yang merangkap jabatan dan pengaturan hak pensiun bagi bekas Menteri Negara yang telah menerima lebih dari satu jenis pensiun.

","transitional_provisions","1. Penerima pensiun bekas Pejabat Negara Eksekutif yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini menjadi Pejabat Negara Eksekutif, apabila ia kemudian berhenti dengan hormat dari jabatannya, maka kepadanya berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (3).\n2. Bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun sebagai bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap menerima pensiun yang berhak diterimanya.\n3. Janda/anak bekas Menteri Negara yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini telah menerima lebih dari satu jenis pensiun janda/anak bekas Pejabat Negara Eksekutif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap menerima pensiun janda/anak yang berhak diterimanya.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PP No. 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang Telah Meletakkan Jabatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77431/pp-no-21-tahun-1951","d95c8458-54c8-40f6-b935-600f0d6314d6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[109,113,117,121],{"_94":110,"_96":111,"_36":112},"PP No. 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993","https://peraturan.bpk.go.id/Details/53342/pp-no-60-tahun-2000","ed02d8db-d1ff-4e28-8559-927e01d82837",{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"PP No. 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57473/pp-no-18-tahun-1993","61ef215d-27f0-4379-87fc-78c7034c0119",{"_94":118,"_96":119,"_36":120},"PP No. 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Diubah, Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985","https://peraturan.bpk.go.id/Details/57878/pp-no-54-tahun-1992","19e763cd-8251-4c99-8922-15b8bba448f8",{"_94":122,"_96":123,"_36":124},"PP No. 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya","https://peraturan.bpk.go.id/Details/64461/pp-no-9-tahun-1985","e187c113-f5bf-4e73-946c-917655efe7de","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 1980
CONCERNING
FINANCIAL/ADMINISTRATIVE RIGHTS OF STATE MINISTERS AND FORMER STATE MINISTERS AND THEIR WIDOWS/WIDOWERS

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that the financial administrative rights of State Ministers and former State Ministers currently in force are deemed no longer in accordance with the circumstances; therefore, it is necessary to improve them. \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; \n Law Number 8 of 1974 concerning the Principles of Employment (State Gazette of 1974 Number 55, Supplement to the State Gazette Number 3041). \n \n

DECIDES:

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fee11678-b632-493a-a9df-cb3a2fddd14d","actionData","errors"]