[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe11c845-0a79-4af8-85aa-d986ae52a9a8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.02/2016","number","241/PMK.02/2016","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 241/PMK.02/2016, BN.2016/NO.2163,jdih.kemenkeu.go.id : 24 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Iuraian Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negara Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (THT PNS) dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara. Pengelola Program bertanggung jawab untuk mengelola iuran secara terpisah dan optimal dengan mempertimbangkan likuiditas, solvabilitas, dan keamanan dana. Pengelola juga wajib menjaga tingkat solvabilitas dan memastikan kekayaan yang diperkenankan memenuhi ketentuan investasi. Laporan keuangan dan penyelenggaraan program harus disusun dan disampaikan secara berkala kepada Menteri Keuangan.","transitional_provisions","1. Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 2. Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7, Pasal 14 ayat (1), Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif. 2. Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing-masing 1 (satu) bulan. 3. Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 4/PMK.02/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147651/pmk-no-4pmk022014","2a10a193-6c61-4f2b-b6b0-2844059ca4ef",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PMK No. 55/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147655/pmk-no-55pmk0102012","4a232f52-169d-48d4-8341-30df0e8e07eb",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PMK No. 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil","https://peraturan.bpk.go.id/Details/147654/pmk-no-79pmk0102011","6db621cb-eadc-4aaa-b363-b52e9251d1b5","revoked_by",[108],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"PMK No. 66/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/169217/pmk-no-66pmk022021","797fb1df-cb50-41d2-9188-2172f9e4d545","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[120],{"_93":121,"_95":122,"_36":123},"PMK No. 206/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran Dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil Dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112957/pmk-no-206pmk022017","6dffe1e2-8341-4c75-9cf4-f847ef540bc3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 241/PMK.02/2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR MANAGEMENT OF CONTRIBUTIONS AND REPORTING OF THE IMPLEMENTATION OF
CIVIL SERVANTS' OLD-AGE SAVINGS PROGRAM AND
WORK ACCIDENT INSURANCE AND DEATH BENEFIT PROGRAMS FOR
STATE CIVIL APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to maintain the financial health of the implementing agency for the Civil Servants' Old-Age Savings Program, Regulation of the Minister of Finance Number 79/PMK.010/2011 concerning the Financial Health of the Implementing Agency for the Civil Servants' Old-Age Savings Program has been established, as last amended by Regulation of the Minister of Finance Number 04/PMK.02/2014 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 79/PMK.010/2011 concerning the Financial Health of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe11c845-0a79-4af8-85aa-d986ae52a9a8","actionData","errors"]