[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f289da18-c312-4ba6-9764-c4c28fdfdf1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023","number","37","year","2023","published_date","2023-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Transfer ke Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Transfer ke Daerah - Pengelolaan - tkd
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 37, LN 2023 (100), TLN (6883): 57 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengelolaan Transfer ke Daerah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 1 Tahun 2022. \n PP ini mengatur tentang pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH SDA. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. Dalam hal realisasi penerimaan negara dimaksud belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir tahun anggaran. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAK terdiri atas DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan hibah kepada daerah. Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai dana desa, Menteri menghitung indikasi kebutuhan dana desa yang dilaksanakan dengan memperhatikan : 1) kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa; 2) prioritas nasional; 3) hasil pengalihan belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau 4) kemampuan Keuangan Negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: PP Nomor 55 Tahun 2005 dan PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. \n Lampiran file: 89 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 57, penjelasan hlm 58 sd 89). \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah bertujuan untuk mengatur alokasi dan pengelolaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta meningkatkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Desa. Kebijakan ini menekankan pada pengelolaan yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan insentif fiskal kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu. Pembagian dana dilakukan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dan kinerja daerah, dengan mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian dana secara proporsional dan adil sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, penerapan DAU sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tidak mengakibatkan penurunan alokasi DAU per daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2027.","sanctions","1. Pemerintah dapat menghentikan dan/atau menunda penyaluran TKD dalam hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah, kepala desa, dan/atau aparat desa; terdapat permasalahan administrasi; daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan; atau pengendalian belanja APBN dan/atau APBD.","revokes",[92,98,102,106],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016","e63fb746-9f44-48f8-b70a-2350614640e9",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5586/pp-no-22-tahun-2015","d3f87295-9473-4563-bb3a-ecd3688cb18c",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5501/pp-no-60-tahun-2014","6dd73c3c-4a2a-4d5c-8521-373622142eda",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005","e687e10e-1c00-4fb8-b176-cf87d9d5e036","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Whereas	\n
Bearing in Mind	\n

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2023
ON
MANAGEMENT OF TRANSFERS TO REGIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 139 of Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it is necessary to stipulate a Government Regulation on the Management of Transfers to Regions; \n \n
Having Regard to :	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 1 of 2022 on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f289da18-c312-4ba6-9764-c4c28fdfdf1c","actionData","errors"]