Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perubahan ini mencakup penyesuaian dalam penyaluran, pelaporan, serta pemantauan dan evaluasi Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap dan berdasarkan kinerja penyaluran dan penggunaan tahap sebelumnya. Selain itu, peraturan ini mengatur pengelolaan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Rekening Kas Desa (RKD) agar lebih fleksibel. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif bagi bupati/walikota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan, serta bagi Desa yang memiliki Sisa Dana Desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran.

(-)

1. Bupati/walikota yang tidak menyalurkan Dana Desa sesuai ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil. 2. Desa dengan Sisa Dana Desa lebih dari 30% dikenai sanksi administratif berupa penundaan atau pemotongan penyaluran Dana Desa.