[{"_1":2,"_146":-5,"_147":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f11a3d4b-f146-4890-abc4-02cc09ba98aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_142":143,"_144":145},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_140":141},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009","number","30","year","2009","published_date","2009-09-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ketenagalistrikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ketenagalistrikan
2009
Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2009/ No.133, TLN NO. 5052, LL SETNEG : 31 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ketenagalistrikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nbahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;\r\nbahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;\r\nbahwa di samping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. \n Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. ASAS DAN TUJUAN\r\n3. PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN\r\n4. KEWENANGAN PENGELOLAAN\r\n5. PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER\r\n6. RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN\r\n7. USAHA KETENAGALISTRIKAN\r\n8. PERIZINAN\r\n9. PENGGUNAAN TANAH\r\n10. HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK\r\n11. LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN\r\n12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN\r\n13. PENYIDIKAN\r\n14. SANKSI ADMINISTRATIF\r\n15. KETENTUAN PIDANA\r\n16. KETENTUAN PERALIHAN\r\n17. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2009. \n - \n Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nIzin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga jual, sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai jual beli tenaga listrik lintas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah\r\nKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.\r\n \n 43 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik yang cukup, berkualitas, dan terjangkau guna meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Ketentuan Substansial: Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Badan usaha milik negara dan daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah menetapkan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan. Izin usaha diperlukan untuk penyediaan dan penunjang tenaga listrik. Pemegang izin usaha memiliki hak untuk menggunakan tanah dengan kompensasi yang sesuai. Konsumen berhak atas pelayanan yang baik dan tenaga listrik yang berkualitas, serta wajib membayar tagihan dan menjaga keamanan instalasi.

","transitional_provisions","1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. 2. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah harus menata dan menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara. 3. Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. 4. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, pelaksanaan Izin Usaha Ketenagalistrikan yang telah dikeluarkan harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33 ayat (3), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan sementara, dan/atau pencabutan izin usaha. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha penyediaan tenaga listrik dapat dikenai pidana penjara dan denda.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46966/uu-no-15-tahun-1985","3c2c5c75-c972-4a1e-b7f0-a3ee6a039e10","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":117,"_95":118,"_36":119},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[130,136],{"_131":132,"_95":133,"_134":135},"nomor_putusan","111/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/26/111_PUU-XIII_2015.pdf","teks","Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.",{"_131":137,"_95":138,"_134":139},"58/PUU-XIII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/51/58_PUU-XII_2014.pdf","a. Frasa \"pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan \" dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"setiap orang yang mengeoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa setifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). \r\nb. Kewajiban pemilikan sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini diucapkan.\r\nc. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, namun tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 OF 2009
ON
ELECTRICITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that national development aims to create a just and prosperous society that is materially and spiritually equitable based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that electric power has a very important and strategic role in realizing the goals of national development, therefore the power supply business is controlled by the state and its supply needs to be continuously improved in line with development progress in order to provide sufficient, equitable, and quality electric power;
that power supply is capital and technology intensive, and in line with the principles of regional autonomy and democratization in the order of social, national, and state life, the role of regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f11a3d4b-f146-4890-abc4-02cc09ba98aa","actionData","errors"]