[{"_1":2,"_150":-5,"_151":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f0b8ad27-d33f-4cec-9f87-6a3297ee11e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_146":147,"_148":149},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_121":122,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":-5,"_144":145},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 27 Tahun 2009","number","27","year","2009","published_date","2009-06-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 27, LL SETKAB : 29 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004\n2. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999\n3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dengan tujuan untuk mempercepat, menyederhanakan, dan meringankan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Ketentuan Substansial: PTSP di bidang penanaman modal diselenggarakan oleh BKPM dan pemerintah daerah, dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga terkait. Ruang lingkup PTSP mencakup semua jenis perizinan dan nonperizinan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman modal. Penanam modal diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan fasilitas fiskal. PTSP harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE).

","transitional_provisions","1. Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND tentang Pelimpahan Wewenang pemberian Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal yang diberikan kepada Kepala BKPM sebelum ditetapkannya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang merupakan urusan Pemerintah dan belum disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.\n2. Permohonan Penanaman Modal dan permohonan lainnya yang berkaitan dengan Penanaman Modal yang telah disampaikan kepada BKPM, Menteri Teknis/Kepala LPND yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal, PDPPM dan PDKPM yang menyelenggarakan PTSP di bidang Penanaman Modal dan belum memperoleh persetujuan Pemerintah, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.\n3. Perizinan dan Nonperizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan dan Nonperizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n4. Penanam Modal yang sebelumnya telah memperoleh Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan Perizinan dan Nonperizinan lebih lanjut, permohonannya diajukan kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM sesuai kewenangannya.","sanctions","","revokes",[95,101,105,109,113,117],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","KEPPRES No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55583/keppres-no-29-tahun-2004","21a593ef-ca84-4a2c-a200-60e6113ca568",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55582/keppres-no-28-tahun-2004","e16d2434-4927-4af4-aa73-8e2062a8bd1b",{"_96":106,"_98":107,"_36":108},"KEPPRES No. 120 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58751/keppres-no-120-tahun-1999","76cbe357-1e8b-4676-9345-bc5450612b5f",{"_96":110,"_98":111,"_36":112},"KEPPRES No. 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/58534/keppres-no-117-tahun-1999","ed38f85f-b091-4dba-b2ad-76425394099d",{"_96":114,"_98":115,"_36":116},"KEPPRES No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/59282/keppres-no-113-tahun-1998","7aefecfe-5a6b-458b-91e6-aa2ef6d669f2",{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"KEPPRES No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66075/keppres-no-78-tahun-1982","be98f105-8808-467b-971a-71c196990b93","revoked_by",[123],{"_96":124,"_98":125,"_36":126},"PERPRES No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41591/perpres-no-97-tahun-2014","aca0981b-9d09-45ce-b17f-645c229251e0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2009
ON
ONE-STOP INTEGRATED SERVICE
IN THE FIELD OF INVESTMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (3) of Law Number 25 of 2007 on Investment, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation on One-Stop Integrated Service in the Field of Investment;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 125, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4437) as lastly amended by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2004 on Regional Government (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f0b8ad27-d33f-4cec-9f87-6a3297ee11e5","actionData","errors"]