[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2017","number","2","year","2017","published_date","2017-01-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

konstruksi-jasa
2017
Undang-undang (UU) NO. 2, LL SETNEG : 58 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya \r\ntujuan pembangunan nasional ,bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum, bahwa Undang-undang Nomor 1g rahun Lggg tentang Jasa Konstruksi belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan j asa konstruksi;,bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam perlu membentuk Undang_Undang tentang Jasa Konstruksi;\r\n \n Pasal 20 dan pasal 2r undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S \n materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan; usaha Jasa Konstruksi; penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi; tenaga kerja konstruksi; pembinaan; sistem informasi Jasa Konstruksi; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa; sanksi administratif; dan ketentuan peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2017. \n 57 halaman, 38 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menata sistem jasa konstruksi yang mampu menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta memenuhi kebutuhan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Tujuannya adalah untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, dan berdaya saing, serta menjamin keselamatan publik dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk pengembangan sistem informasi, rantai pasok, dan sertifikasi kompetensi. Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki izin usaha atau tanda daftar usaha, serta kewajiban bagi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi untuk memiliki sertifikat yang diakui. Selain itu, diatur pula mengenai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) yang wajib dipenuhi dalam setiap tahapan konstruksi.

Subjek hukum dalam peraturan ini mencakup Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang terikat dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban para pihak, termasuk tanggung jawab atas kegagalan bangunan, kewajiban penggunaan tenaga kerja bersertifikat, serta persyaratan khusus bagi badan usaha asing yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, diatur pula mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

","transitional_provisions","1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban perizinan, sertifikasi badan usaha, sertifikasi kompetensi kerja, pemenuhan standar K4, serta kewajiban tenaga kerja asing dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan layanan, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, pencabutan izin, hingga pemberhentian dari pekerjaan.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37638/uu-no-18-tahun-1999","db506bc3-c150-406a-8355-5f8723d2f5fa","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":117,"_95":118,"_36":119},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2017
on
CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that national development aims to create a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the construction services sector is a community activity in realizing buildings that function as supporters or infrastructure for community socio-economic activities to support the realization of national development goals;
that the provision of construction services must guarantee order and legal certainty;
that Law Number 18 of 1999 on Construction Services has not been able to meet the demands of good governance needs and the dynamics of the development of construction services;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7","actionData","errors"]