[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","db506bc3-c150-406a-8355-5f8723d2f5fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999","number","18","year","1999","published_date","1999-05-07","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Undang-undang (UU) NO. 18, LN.1999/NO.54, TLN NO.3833, LL SETNEG : 20 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur jasa konstruksi di Indonesia dengan asas kejujuran, keadilan, dan keselamatan. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hasil konstruksi, serta memastikan kesetaraan antara pengguna dan penyedia jasa. Undang-Undang ini mengatur jenis usaha jasa konstruksi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta menetapkan persyaratan usaha dan keahlian yang harus dipenuhi oleh perorangan dan badan usaha. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tanggung jawab profesional dan pengembangan usaha jasa konstruksi melalui kemitraan antara usaha besar, menengah, dan kecil. Pengikatan pekerjaan konstruksi harus dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat, dan kontrak kerja konstruksi harus mencakup berbagai ketentuan penting seperti hak dan kewajiban, penyelesaian perselisihan, dan perlindungan pekerja.

","transitional_provisions","

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak diundangkannya.

","sanctions","

Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.
Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
Sanksi pidana dapat berupa penjara paling lama 5 tahun atau denda hingga 10% dari nilai kontrak.

","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/37637/uu-no-2-tahun-2017","e80463ac-a697-466b-9e03-afe54f5e80d7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 1999
on
CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that national development aims to create a just and prosperous society that is materially and spiritually equitable based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that construction services are one of the activities in the economic, social, and cultural fields that have an important role in achieving various goals to support the realization of national development goals;
that various prevailing laws and regulations have not been well-oriented to the interests of construction services development in accordance with their characteristics, which has resulted in the underdevelopment of a business climate that supports optimal competitiveness improvement, as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=db506bc3-c150-406a-8355-5f8723d2f5fa","actionData","errors"]