[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e6475f81-470b-4a6d-b49a-b2e84667b264","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","short_title","Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-11-30","effective_date","2022-12-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6140693e-a067-4167-b749-eb64bff50e16","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Mahkamah Agung","short_name","Perma","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Mahkamah Agung","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2022
Peraturan Mahkamah Agung NO. 9, BN.2022/No.1229, https://jdih.mahkamahagung.go.id : 6 hlm.
Peraturan Mahkamah Agung TENTANG Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2022. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Mahkamah Agung ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Perubahan tersebut meliputi penyesuaian jumlah pengadilan pada berbagai lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Jumlah pengadilan pada masing-masing lingkungan peradilan diubah sesuai dengan terbentuknya pengadilan tingkat banding baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021. Ketua Mahkamah Agung berwenang menetapkan nama, kelas, tipe, dan daerah hukum pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada masing-masing lingkungan peradilan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100,106,110,114,118],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/217290/perma-no-4-tahun-2022","d43ba4a5-0ccb-4aa4-8313-362774c6a5c8",{"_101":107,"_103":108,"_36":109},"Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/206074/perma-no-2-tahun-2020","ce395eed-24c7-44a2-81d1-a9bf59cdb5fc",{"_101":111,"_103":112,"_36":113},"Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/206064/perma-no-4-tahun-2018","151b40fe-80e2-429b-85c0-5a531ff1179d",{"_101":115,"_103":116,"_36":117},"Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/209694/perma-no-1-tahun-2017","49f0b12e-9ef1-45c4-a2eb-81b119959de2",{"_101":119,"_103":120,"_36":121},"Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/195590/perma-no-7-tahun-2015","bf764ce4-b63e-4799-9d33-165bff65874a","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE SUPREME COURT
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2022
TENTANG
FIFTH AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE SUPREME COURT NUMBER 7
OF 2015 ON THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF THE REGISTRY AND
SECRETARIAT OF THE COURTS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CHIEF JUSTICE OF THE SUPREME COURT REPUBLIC OF INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan terbentuknya 13 (tiga belas) pengadilan tingkat banding di lingkungan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e6475f81-470b-4a6d-b49a-b2e84667b264","actionData","errors"]