Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 15 Tahun 1960

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 8; 2. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 69; 3. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1957, Lembaran Negara tahun 1957 No. 173;

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan masyarakat desa secara masal dan integral dengan menekankan pada pembangunan sosial-ekonomi. Penyelenggaraan pembangunan ini ditekankan pada swadaya masyarakat desa dengan dukungan pemerintah. Badan Koordinasi Pembangunan Masyarakat Desa dibentuk di berbagai tingkat pemerintahan untuk mengkoordinasikan usaha-usaha pembangunan. Kepala daerah bertanggung jawab atas pengawasan dan pembinaan, dibantu oleh Biro Pembangunan Masyarakat Desa. Sumber pembiayaan berasal dari swadaya masyarakat, keuangan pemerintah daerah/desa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan lainnya.

1. Sifat, bentuk dan susunan Daerah Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1957 oleh B.K.P.M.D. Pusat disesuaikan dengan sifat, bentuk dan susunan Daerah Kecamatan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden ini dalam waktu selekas mungkin.

(-)