[{"_1":2,"_140":-5,"_141":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d39c12fc-2c39-44f4-b5ac-b0106c8166b2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_136":137,"_138":139},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":-5,"_134":135},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010","number","11","year","2010","published_date","2010-12-04","effective_date","2011-04-15","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukamara","place_of_enactment","Sukamara","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan \r\nDaerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan \r\nperizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan \r\nbadan usaha. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\ntentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada Daerah diberikan \r\nkewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan \r\nTertentu. Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana \r\ndimaksud huruf b juga dimaksudkan untuk pengaturan dan \r\npengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber \r\ndaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna \r\nmelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, \r\ndan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. \n Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; . Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2008 \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nNAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI;\r\nBAB III\r\nGOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI;\r\nBAB IV\r\nCARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA;\r\nBAB V\r\nPRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN \r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VI\r\nSTRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI;\r\nBAB VII\r\nWILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI;\r\nBAB VIII\r\nPENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, \r\nANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN;\r\nBAB IX\r\nMASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG;\r\nBAB X\r\nKERINGANAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XI\r\nSANKSI ADMINISTRASI;\r\nBAB XII\r\nTATA CARA PENAGIHAN;\r\nBAB XIII\r\nKEBERATAN;\r\nBAB XIV\r\nPENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN;\r\nBAB XV\r\nKADALUWARSA PENAGIHAN;\r\nBAB XVI\r\nPEMANFAATAN;\r\nBAB XVII\r\nINSENTIF PEMUNGUTAN;\r\nBAB XVIII\r\nPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN;\r\nBAB XIX\r\nPENYIDIKAN;\r\nBAB XX\r\nKETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XXI\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2011. \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Retribusi \r\nIzin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004\r\nNomor 05);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha \r\nAngkutan dan Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 \r\nNomor 04);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha \r\nAngkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau ( Lembaran Daerah \r\nKabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 05);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Retribusi \r\nIzin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 09);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perizinan \r\nUsaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 08);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi \r\nSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara \r\nTahun 2004 Nomor 01 Seri C);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi \r\nTanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun \r\n2004 Nomor 02 Seri C);\r\n- Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Retribusi \r\nIzin Bangunan Air, Log Pond, Dokumen Kapal Sungai, Danau dan Penyebrangan \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 04 Seri C);\r\ndinyatakan dicabut dan tidak berlaku. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 05).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 04).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Izin Usaha Angkutan dan Izin Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 05).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2005 Nomor 09).\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Perizinan Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 08).\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 01 Seri C).\n7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 02 Seri C).\n8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Bangunan Air, Log Pond, Dokumen Kapal Sungai, Danau dan Penyebrangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2004 Nomor 04 Seri C).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sukamara. Latar belakangnya adalah bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelayanan dan perizinan tertentu. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut Retribusi Perizinan Tertentu, yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan, dan perlindungan kepentingan umum serta kelestarian lingkungan.

Peraturan ini mengatur jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Gangguan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Objek retribusi meliputi pemberian izin untuk mendirikan bangunan, izin trayek angkutan umum, izin tempat usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan, dan izin usaha perikanan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penerbitan izin-izin tersebut.

Peraturan ini juga mengatur cara mengukur tingkat penggunaan jasa untuk masing-masing retribusi, prinsip penetapan tarif retribusi, struktur dan besaran tarif retribusi untuk setiap jenis izin, wilayah pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, serta masa retribusi dan saat retribusi terutang. Selain itu, diatur pula mengenai pemberian keringanan pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, pengajuan keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, pemanfaatan hasil retribusi, insentif pemungutan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[93,99,103,107],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Sukamara No. 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Gangguandinyatakan dicabut dan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78946/perda-kab-sukamara-no-9-tahun-2005","00670ef0-f59a-435f-a72f-e02797863651",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"PERDA Kab. Sukamara No. 21 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunandinyatakan dicabut dan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78710/perda-kab-sukamara-no-21-tahun-2004","b8126e49-b1ca-42b4-826c-8a14b66182b6",{"_94":104,"_96":105,"_36":106},"PERDA Kab. Sukamara No. 18 Tahun 2004 tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan ( TDP )dinyatakan dicabut dan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78673/perda-kab-sukamara-no-18-tahun-2004","14ccb0b8-e836-46db-80dd-29dc0177f66e",{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"PERDA Kab. Sukamara No. 17 Tahun 2004 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)dinyatakan dicabut dan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/78668/perda-kab-sukamara-no-17-tahun-2004","92ff5198-24b5-494e-83bd-879cb9069062","revoked_by",[113],{"_94":114,"_96":115,"_36":116},"PERDA Kab. Sukamara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/294524/perda-kab-sukamara-no-1-tahun-2024","4c328308-764e-4b2a-a62e-d29c112e9332","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SUKAMARA REGENCY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTIONS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKAMARA,

Considering:

that Regional Retribution is one of the important sources of Regional Revenue to finance the implementation of certain services and licensing by the Regional Government to the community and business entities;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions, the Regions are given the authority to collect Certain Permit Retributions;
that the collection of Certain Permit Retributions as intended in letter b is also intended for regulation and supervision of activities for the utilization of space, use of natural resources, goods, infrastructure, facilities or certain facilities in order to protect the public interest and preserve the environment, and must be stipulated in Regional Regulations;
that as based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d39c12fc-2c39-44f4-b5ac-b0106c8166b2","actionData","errors"]