[{"_1":2,"_150":-5,"_151":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_146":147,"_148":149},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":-5,"_144":145},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024","number","1","year","2024","published_date","2024-01-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 1
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seuruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PAJAK\r\nBAB III RETRIBUSI\r\nBAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI\r\nBAB V PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI\r\nBAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI\r\nBAB VII KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK\r\nBAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN\r\nBAB IX KETENTUAN PIDANA\r\nBAB X KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XI KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024. \n 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 (Pasal 109 huruf a)\r\n2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 (Pasal 109 huruf b)\r\n3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Pasal 109 huruf c)\r\n4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2019 (Pasal 109 huruf d)\r\n5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Pasal 109 huruf e)\r\n6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Pasal 109 huruf f) \n 273 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 7).\n2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.\n3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 3).\n4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 Nomor 2).\n5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara: (2/2016).\n6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara : (5-219/2018).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Jenis Pajak Daerah:**\n * Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)\n * Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)\n * Pajak Alat Berat (PAB)\n * Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)\n * Pajak Air Permukaan (PAP)\n * Pajak Rokok\n * Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)\n2. **Retribusi Daerah:**\n * Retribusi Jasa Umum (pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan)\n * Retribusi Jasa Usaha (penyediaan tempat kegiatan usaha, tempat parkir, tempat penginapan, jasa kepelabuhanan, tempat rekreasi, penjualan hasil produksi usaha daerah, pemanfaatan aset daerah)\n * Retribusi Perizinan Tertentu (penggunaan tenaga kerja asing)\n3. **Kewenangan Pemungutan:**\n * PKB, BBNKB, PAB, dan PAP dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.\n * PBBKB, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.\n4. **Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif:**\n * Dijelaskan secara rinci untuk setiap jenis pajak, termasuk formula perhitungan dan faktor-faktor yang memengaruhi besaran pajak.\n5. **Bagi Hasil Pajak:**\n * Hasil penerimaan PAP, PBBKB, dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi dengan ketentuan yang memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.\n6. **Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak:**\n * Hasil penerimaan PKB dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.\n * Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.\n7. **Insentif Fiskal:**\n * Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.","transitional_provisions","1. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan mengenai Pajak PKB, BBNKB, dan Opsen MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.\n3. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.","revokes",[92,98,102,106,110,114,118,121,123],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163163/perda-prov-sulawesi-selatan-no-12-tahun-2019","d3810bae-004a-4c08-8cda-6e8fe61fbc48",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/108761/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2018","422a3237-3278-4a39-ab4f-c80984be5b5e",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH","https://peraturan.bpk.go.id/Details/85098/perda-prov-sulawesi-selatan-no-8-tahun-2017","fcc1b050-63da-4d71-87b4-6098bb99c39e",{"_93":107,"_95":108,"_36":109},"PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 12 Tahun 2015 tentang RETRIBUSI DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING","https://peraturan.bpk.go.id/Details/242746/perda-prov-sulawesi-selatan-no-12-tahun-2015","deb0098c-2aba-4bac-a59b-3a84d558b84e",{"_93":111,"_95":112,"_36":113},"PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22679/perda-prov-sulawesi-selatan-no-8-tahun-2013","d4bb09a4-dcff-4707-b18e-73a5db51c616",{"_93":115,"_95":116,"_36":117},"PERDA Prov. Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45379/perda-prov-sulawesi-selatan-no-10-tahun-2011","2496e432-d401-441e-a5f0-650de855dca6",{"_93":119,"_95":120},"Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","",{"_93":122,"_95":120},"Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah",{"_93":124,"_95":120},"Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH SULAWESI PROVINCE

NUMBER 1 OF 2024

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","actionData","errors"]