[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcc1b050-63da-4d71-87b4-6098bb99c39e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN\r\nNOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017","number","8","year","2017","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan","place_of_enactment","Makassar","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN\r\nNOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2017/NO.8, TLD No.296
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN\r\nNOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Ketentuan pemungutan pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perekonomian serta peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang \r\n3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 \r\n4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 \r\n6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\n 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 \r\n 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 \r\n13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 \r\n14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2013 \r\n 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016.\r\n \n Mengatur tentang perubahan terhadap Pasal 1, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, menmabah Pasal 13A, Pasal 15, Pasal16, Pasal19,Pasal 22, Pasal 43, Pasal 58, Pasal 69; Pasal 72; menambah Pasal 72A terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN\r\n NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH \n 26 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- **Definisi:** Perubahan dan penambahan definisi istilah-istilah penting seperti Pajak Daerah, Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan lainnya untuk memperjelas cakupan dan maksud dari peraturan.\n\n- **Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):** Penyesuaian tarif PKB progresif untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Tarif progresif dibedakan antara kendaraan roda kurang dari 4 dan roda 4 atau lebih.\n\n- **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB):** Perubahan tarif BBNKB untuk penyerahan pertama dan kedua, serta penghapusan ketentuan tarif tertentu.\n\n- **Pajak Air Permukaan:** Penegasan mengenai objek pajak air permukaan, termasuk pengenaan pajak terhadap pengambilan air yang tidak dimanfaatkan dan perhitungan pajak sesuai pemanfaatan air permukaan.\n\n- **Kewenangan Pemungutan Pajak:** Rincian kewenangan Gubernur dalam pemungutan pajak, termasuk pendataan, pendaftaran, penetapan, pembayaran, penagihan, pembukuan, penyetoran, pelaporan, penelitian, pengawasan, dan pemeriksaan.\n\n- **Tata Cara Pemungutan:** Penetapan Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) oleh Gubernur dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan oleh Gubernur.\n\n- **Tanggal Jatuh Tempo:** Gubernur berwenang menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak.\n\n- **Pemeriksaan Pajak:** Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.\n\n- **Bagi Hasil Pajak:** Pengaturan mengenai alokasi hasil penerimaan pajak kepada kabupaten/kota, termasuk alokasi untuk konservasi sumber daya air permukaan.","transitional_provisions","","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Prov. Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2024 tentang PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/336434/perda-prov-sulawesi-selatan-no-1-tahun-2024","d237d886-805b-4f15-8b4b-cf7c28b80e8b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":86},"PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

NUMBER 8 OF 2017

CONCERNING

AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SOUTH SULAWESI PROVINCE
NUMBER 10 OF 2010 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF SOUTH SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions for regional tax collection have been regulated in Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 10 of 2010 concerning Regional Taxes, but in its implementation, there are several provisions that are considered no longer in accordance with the conditions of the community and the economy, as well as laws and regulations in the field of regional taxes;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation of South Sulawesi Province concerning Amendments to Regional Regulation of South Sulawesi Province Number 10 of 2010

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcc1b050-63da-4d71-87b4-6098bb99c39e","actionData","errors"]