[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c6b3fa34-bc80-4acd-95b4-0f9d983052e1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_114":115,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.05/2010","number","22/PMK.05/2010","year","2010","published_date","2010-01-28","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 22/PMK.05/2010, BN 2010/ NO 46; PERATURAN.GO.ID : 7 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penyesuaian ketentuan terkait persyaratan penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, dan pelaporan, sejalan dengan Addendum II Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM-K.

Ketentuan Substansial: Bank Pelaksana bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyalurkan dana KUR, serta menatausahakan KUR secara terpisah dari program kredit lainnya. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang feasible namun belum bankable. KUR dapat digunakan untuk kredit modal kerja maupun investasi dengan batasan tertentu. Imbal jasa penjaminan ditetapkan sebesar 3,25% per tahun, dan persentase penjaminan KUR yang dijaminkan adalah 70% dari KUR yang diberikan. Pemerintah memberikan imbal jasa penjaminan selama jangka waktu tertentu, dan pembayaran dilakukan dua kali setahun. Laporan pelaksanaan penjaminan KUR harus disusun dan disampaikan secara bulanan oleh Perusahaan Penjaminan dan Bank Pelaksana.

","transitional_provisions","1. Penyaluran KUR yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.05/2009.\n2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah satu bulan sejak Addendum II Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi ditandatangani.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149462/pmk-no-190pmk052014","b0aef6a1-a7d2-494d-b189-75b0c5fa55c7","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106,110],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"PMK No. 10/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149493/pmk-no-10pmk052009","0f595aa8-aac8-43b9-8e75-710b3c6f71a1",{"_95":111,"_97":112,"_36":113},"PMK No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149467/pmk-no-135pmk052008","44078479-86e9-42f1-a2c7-746611476a56","amended_by",[116,120],{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PMK No. 159/PMK.05/2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149497/pmk-no-159pmk052011","255dba24-c7f9-48c4-9742-878b7df794b1",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"PMK No. 189/PMK.05/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149496/pmk-no-189pmk052010","7f5d4cad-2b15-4dd6-a310-190495e29927","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.46, 2010

Ministry of Finance. Guarantee. People's Business Credit.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 22/PMK.05/2010
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 135/PMK.05/2008 CONCERNING GUARANTEE FACILITY FOR
PEOPLE'S BUSINESS CREDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to develop People's Business Credit to Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives in a sustainable manner, Addendum II of the Joint Memorandum of Understanding (Memorandum of Understanding) on Credit/Financing Guarantee to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives has been signed;
that to support the implementation of Addendum II of the Joint Memorandum of Understanding as referred to in letter a, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c6b3fa34-bc80-4acd-95b4-0f9d983052e1","actionData","errors"]