Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Juga dikenal sebagai: PMK 189/PMK.05/2010 · PMK No. 189/PMK.05/2010

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Penetapan:2 November 2010
Badan Usaha & Perdagangan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku-
Tanggal Penetapan02 November 2010
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010.

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pengembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) secara berkelanjutan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan terkait ruang lingkup, Bank Pelaksana, lembaga linkage, besaran jumlah pemberian Kredit Mikro dan Retail, penjaminan, pembayaran imbal jasa penjaminan, serta jangka waktu dan pelaporan. Ketentuan substansial meliputi penetapan prioritas bidang usaha yang feasible tetapi belum bankable, penyusunan Rencana Target Penyaluran KUR oleh Bank Pelaksana, dan penyusunan RTP-KUR oleh Perusahaan Penjaminan. UMKM-K yang dapat menerima fasilitas penjaminan KUR adalah usaha yang feasible namun belum bankable, dengan ketentuan tidak sedang menerima kredit modal kerja dan/atau investasi dari perbankan. Besaran KUR yang disalurkan bervariasi, dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Peraturan ini juga mengatur mekanisme perpanjangan, restrukturisasi, dan tambahan pinjaman (suplesi) bagi UMKM-K yang telah menerima KUR.

1. Penyaluran KUR yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2010. 2. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak Addendum III Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding) tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi ditandatangani.

(-)