[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c381a524-808a-4686-8381-44b58d0327c4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_114":115,"_116":117,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":-5,"_139":140},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 125 Tahun 2018","number","125","year","2018","published_date","2018-12-26","effective_date","2018-12-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengerukan dan Reklamasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 125, BN 2018 (1740): 44 hlm; jdih.dephub.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pengerukan dan Reklamasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 136 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi.\n2. Pasal 14 huruf d Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk mempercepat dan meningkatkan penanaman modal serta usaha di bidang pengerukan dan reklamasi melalui penerapan persetujuan terintegrasi secara elektronik. Hal ini juga untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pengerukan dan reklamasi, termasuk pembagian kewenangan antara Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dalam memberikan persetujuan kegiatan. Kegiatan pengerukan dan reklamasi harus memenuhi persyaratan teknis terkait keselamatan pelayaran, kelestarian lingkungan, dan tata ruang perairan. Pemegang persetujuan wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak, memasang tanda navigasi, dan melaporkan kegiatan secara berkala. Peraturan ini juga mengatur optimalisasi material hasil pengerukan dan reklamasi serta kewajiban menyerahkan sebagian lahan hasil reklamasi kepada pemerintah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin.\n3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.","revokes",[96,102,106,110],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permenhub No. 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan Secara KomersilPasal 14 huruf d dicabut","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103403/permenhub-no-23-tahun-2015","7eeffb4e-421c-4b3c-af1f-ef7043cd93f0",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2014","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103920/permenhub-no-74-tahun-2014","773239e2-d528-4683-a67b-d0530bf48150",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 136 Tahun 2015","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103534/permenhub-no-136-tahun-2015","239e4743-fa86-4616-aa13-4f6c25c1dc8e",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2011","https://peraturan.bpk.go.id/Details/148375/permenhub-no-52-tahun-2011","ee438d81-197f-4d0f-8941-4920413219e2","revoked_by",[],"partially_revokes",[118],{"_97":119,"_99":100,"_36":101},"Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2015","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[126],{"_97":127,"_99":128,"_36":129},"Permenhub No. 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 125 Tahun 2018 tentang Pengerukan dan Reklamasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/284664/permenhub-no-53-tahun-2021","819e63ce-c03f-4b90-8458-e1a0468d8de8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 125 OF 2018
ON
DREDGING AND RECLAMATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c381a524-808a-4686-8381-44b58d0327c4","actionData","errors"]