[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan","short_title","Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014","number","32","year","2014","published_date","2014-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kelautan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kelautan
2014
Undang-undang (UU) NO. 32, LN.2014/No. 294, TLN No. 5603, LL SETNEG: 38 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kelautan
ABSTRAK:	\n \n a. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, merupakan modal dasar pembangunan nasional;\r\nc. bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. \n Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan pelindungan lingkungan laut, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, keselamatan di laut, tata kelola dan kelembagaan, serta peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. \n Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. \n Peraturan Pelaksanaan \n 60 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","*Latar Belakang dan Tujuan* - Peraturan ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia secara berkelanjutan, dengan dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. Tujuan utama adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan memastikan keamanan serta keberlanjutan sumber daya kelautan demi kepentingan seluruh masyarakat.\n\n*Ketentuan Substansial* - Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kelautan, serta menyebutkan pelaksanaan tugas oleh Menteri yang mengelola urusan kelautan. Ruang lingkup kegiatan yang diatur mencakup pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya kelautan, meliputi perikanan, energi, sumber daya mineral, serta sektor industri kelautan dan wisata bahari. Subjek hukum diwajibkan untuk mendapatkan izin lokasi untuk setiap pemanfaatan ruang laut, dan tunduk pada peraturan yang mengatur pencemaran laut serta perlindungan lingkungan.","transitional_provisions","1. Badan Koordinasi Keamanan Laut tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya Badan Keamanan Laut. 2. Sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut, kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut disesuaikan dengan Undang-Undang ini. 3. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap tanpa izin lokasi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). 2. Pelanggaran terhadap ketentuan izin lokasi dikenakan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, atau pencabutan izin.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan IndonesiaMencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46096/uu-no-6-tahun-1996","fa080547-d577-475a-a83c-8d9a48ac5b04","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116],{"_93":109,"_95":110,"_36":111},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_93":113,"_95":114,"_36":115},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_93":117,"_95":118,"_36":119},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considerations:	\n a. that the Unitary State of the Republic of Indonesia as an archipelagic country has abundant natural resources which are a blessing and gift from God the Almighty for all nations and the state of Indonesia that must be managed sustainably to advance public welfare as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n b. that the maritime area as the largest part of Indonesia's territory has a strategic position and value from various aspects of life covering politics, economy, socio-cultural, defense, and security, which serves as the foundational capital of national development; \n c. that the management of marine resources is carried out through a legal framework to provide legal certainty and benefits for the entire community as an archipelagic state characterized by its national traits; \n d. that based on the considerations referred to in letters a, b, and c, it is necessary to establish a Law on Marine Affairs;\n
Recalling:	\n Articles 20, 22D paragraph (1), 25A, and 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;\n
Estab

","pdf_url","/proxy/pdf?id=bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035","actionData","errors"]