[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa080547-d577-475a-a83c-8d9a48ac5b04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1996","number","6","year","1996","published_date","1996-08-08","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4a3af574-587c-47a5-bbb2-c250e59cd900","Wilayah Kedaulatan Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"9f4699ae-811b-471f-a8df-54cb3bd93de2","Hukum Ketatanegaraan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perairan Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERAIRAN - TERITORIAL INDONESIA
1996
Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1996, LL SETNEG : 19 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perairan Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, maka perlu mencabut Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan mengganti dengan Undang-Undang yang baru. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1),Pasal 20 ayat (1),dan Pasal 33 ayat 3Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). \n Dalam UU ini diatur mengenai wilayah perairan Indonesia. Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia,\r\nperairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang dikukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Selain mengatur mengenai batas wilayah perairan, diatur juga mengenai hak lintas bagi kapal-kapal asing. Kapal semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia untuk keperluan: 1) melintasi laut tersebut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan\r\ndi luar perairan pedalaman; atau 2) berlaku ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut atau fasilitas pelabuhan tersebut. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 1996. \n Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia dinyatakan tidak berlaku. \n Penjelasan : 17 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini bertujuan untuk memperbarui pengaturan hukum mengenai perairan Indonesia, menggantikan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Tujuannya adalah untuk menetapkan landasan hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia dalam rangka pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah daratan Indonesia. Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Kedaulatan Indonesia di perairan ini mencakup ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Undang-undang ini juga mengatur hak lintas damai dan hak lintas alur laut kepulauan bagi kapal-kapal asing, serta menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia.

","transitional_provisions","1. Selama Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka pada Undang-undang ini dilampirkan peta ilustratif dengan skala atau skala-skala yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia. 2. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia","link","","revoked_by",[102],{"_96":103,"_98":104,"_36":105},"UU No. 32 Tahun 2014 tentang KelautanMencabut ketentuan mengenai pembentukan badan koordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3)","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38710/uu-no-32-tahun-2014","bc3d08af-cb7b-4ee1-8674-5b3297d31035","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1996
ON
INDONESIAN WATERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on historical facts and the Indonesian nation's point of view, the Republic of Indonesia, which was proclaimed on August 17, 1945, as an archipelagic state with the Declaration of December 13, 1957, and Law Number 4 Prp. of 1960 concerning Indonesian Waters, has established the territorial waters of the Republic of Indonesia;
that the Indonesian nation has successfully fought for the legal conception of an archipelagic state with the inclusion of provisions regarding the principles and legal regime of archipelagic states in Chapter IV of the United Nations Convention on the Law of the Sea which has been ratified by Law Number 17 of 1985 concerning Ratification of the United

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa080547-d577-475a-a83c-8d9a48ac5b04","actionData","errors"]