[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b4cf94b2-4602-4f3c-8d9d-c2fcb4e3181b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2005","number","15","year","2005","published_date","2005-03-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jalan Tol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2005
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN. 2005 No. 32, TLN No. 4489 LL SETNEG : 41 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Jalan Tol
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2005. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Ketentuan Substansial: Pemerintah memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan tol, yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan. Sebagian wewenang ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Peraturan ini juga mengatur syarat teknis dan standar pelayanan minimum jalan tol, serta hak dan kewajiban badan usaha dan pengguna jalan tol. Badan usaha yang bergerak di bidang jalan tol harus memenuhi persyaratan tertentu dan dapat melibatkan pendanaan dari pemerintah atau badan usaha. Pengusahaan jalan tol meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup jika tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol.\n2. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286315/pp-no-23-tahun-2024","5feba8d1-701d-4502-9022-c509d3badd6f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112,116,120],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161847/pp-no-17-tahun-2021","5846879e-8c99-4887-b93c-0b0496e8de1d",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51596/pp-no-30-tahun-2017","28266401-b4dc-4cca-b1b1-3b7af09707e5",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5375/pp-no-43-tahun-2013","3d74f369-89d1-4287-9e23-2dff8a12f040",{"_95":121,"_97":122,"_36":123},"PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol","https://peraturan.bpk.go.id/Details/4965/pp-no-44-tahun-2009","bb9dbbea-392a-4c31-9c6e-9924ca4f46c8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 15 OF 2005
ON
TOLL ROAD

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 43, Article 44, Article 45, Article 46, Article 47, Article 48, Article 49, Article 50, Article 51, Article 52, Article 53, and Article 57 of Law Number 38 of 2004 concerning Road it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Toll Road;
In view of:	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; Law Number 38 of 2004 concerning Road (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 132, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4444);

DECIDES:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b4cf94b2-4602-4f3c-8d9d-c2fcb4e3181b","actionData","errors"]