[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a54139d6-5295-415a-8095-e81e5b705c00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Keputusan BPK Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014","number","3/K/I-XIII.2/7/2014","year","2014","published_date","2014-07-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f81e6754-51e7-47d9-989e-b05e7f2f1a0f","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Keputusan BPK","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - ORGANISASI - TATA KERJA
2014
Keputusan BPK NO. 3/K/I-XIII.2/7/2014, LL BPK : 365 hlm.
Keputusan BPK TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Selain itu dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja, dan perubahan nama BPK Perwakilan, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dengan suatu Keputusan BPK. \n Dasar hukum Keputusan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Keputusan BPK Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006. \n Keputusan BPK ini mengatur mengenai organisasi dan tata kerja BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK. Pelaksana BPK terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, AKN I sd AKN VII, BPK Perwakilan, staf ahli, dan kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014. \n Keputusan BPK ini mencabut Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Keputusan Ketua BPK Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia karena adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi, dan perubahan nama BPK Perwakilan.","scope_and_parties","policy_content","Keputusan ini menetapkan organisasi dan tata kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksana BPK terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, Auditorat Utama Keuangan Negara I-VII, BPK Perwakilan, Staf Ahli, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa. Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi dan sumber daya. Inspektorat Utama bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bertugas merumuskan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan serta penelitian dan pengembangan. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara bertugas memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, pelayanan informasi hukum, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah. Auditorat Utama Keuangan Negara I-VII bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang masing-masing. BPK Perwakilan bertugas melaksanakan pemeriksaan di wilayah masing-masing. Staf Ahli memberikan dukungan keahlian kepada BPK. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa melaksanakan tugas pemeriksaan sesuai dengan bidang keahliannya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan BPK No. 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/105929/peraturan-bpk-no-1-tahun-2019","8c877cda-44b6-41c6-911f-93fc3061290d","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107,111,115,119],{"_94":108,"_96":109,"_36":110},"Keputusan BPK No. 14/K/I-XIII.2/9/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66290/keputusan-bpk-no-14-k-i-xiii-2-9-2017","4ff1714e-9294-443f-9aee-4b78d4ce220b",{"_94":112,"_96":113,"_36":114},"Keputusan BPK No. 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66285/keputusan-bpk-no-13-k-i-xiii-2-12-2016","0aa7c2b8-2edc-4b1e-b9fa-99c859300022",{"_94":116,"_96":117,"_36":118},"Keputusan BPK No. 10/K/I-XIII.2/11/2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/66282/keputusan-bpk-no-10-k-i-xiii-2-11-2016","e990bbaa-b910-4620-bfeb-4b5dbf3c23ae",{"_94":120,"_96":121,"_36":122},"Keputusan BPK No. 1/K/I-XIII.2/2/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/28/keputusan-bpk-no-1ki-xiii222016","1f3ced3e-9acc-4b6d-8d81-8e665e1bb9f3","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION OF THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3/K/I-XIII.2/7/2014

ON
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURES OF EXECUTORS
OF THE AUDIT BOARD OF INDONESIA

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 34 paragraph (4) of Law Number 15 of 2006 concerning the Audit Board of Indonesia, it is necessary to stipulate the Organization and Work Procedures of the BPK Executor;
that the BPK Decision Number 39/K/I-VIII.3/7/2007 has established the Organization and Work Procedures of the Executor of the Audit Board of the Republic of Indonesia;
that in connection with regional expansion, organizational developments in accordance with the division of workload, and changes in the name of the BPK Representative, it is deemed necessary to improve and re-establish the Organization and Work Procedures of the BPK Executor with a Decree;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a54139d6-5295-415a-8095-e81e5b705c00","actionData","errors"]