[{"_1":2,"_147":-5,"_148":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a4e6b661-13f7-4a86-8b10-816b04e8c412","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_143":144,"_145":146},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":139,"_140":-5,"_141":142},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK.06/2020","number","58/PMK.06/2020","year","2020","published_date","2020-05-29","effective_date","2020-06-02","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"a398e89f-e98e-4a05-8e20-54e34590ef5a","Jaminan Fidusia & Pembiayaan","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR - PEMBINAAN - PENGAWASAN
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 58/PMK.06/2020, BN. 2020/NO. 549, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 25 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk menyikapi perkembangan proses bisnis dan melaksanakan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional,serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: \r\nPasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); UU No. 2 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 2, TLN No. 4957); PP No. 43 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No. 117); Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); Permenkeu RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);\r\n\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nKetentuan mengenai Pembinaan dan Pengawasan LPEI. Pembinaan meliputi namun tidak terbatas pada aspek tata Kelola dan aspek operasional. Pengawasan meliputi namun tidak terbatas pada kinerja LPEI, penyelenggaraan tata kelola LPEI, dan kesesuaian kegiatan LPEI dengan RKAT dan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nDiatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan direktur, pedoman penyusunan RJP dan RKAT, pelaksanaan pembiayaan, penjaminan, asuransi ekspor, atau kegiatan lain dalam rangka mendukung ekspor, penugasan khusus, pengelolaan sumber pendanaan dan penempatan dana, kegiatan operasional, Penerapan Prinsip Kehatihatian, penyampaian laporan kepada Menteri, Pengukuran dan Penilaian Kinerja, sanksi, kewajiban LPEI dalam memelihara rasio kecukupan modal, dan proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\r\n1.\tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan \r\n Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010; dan\r\n2.\tPeraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan \r\n Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah \r\n terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2017, \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku\r\n \n - \n 28 HLM, Lampiran halaman 26-28. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.010/2010. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.06/2017.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan pembinaan dan pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) guna menyesuaikan dengan perkembangan proses bisnis dan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional. Pembinaan meliputi pengaturan tata kelola, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Direktur, serta penyusunan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). Pengawasan mencakup evaluasi kinerja, tata kelola, dan kesesuaian kegiatan dengan RKAT. LPEI juga diwajibkan mematuhi ketentuan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan ini mengatur pula tentang pelaksanaan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, penyediaan jasa konsultasi, dan pengelolaan sumber pendanaan.","transitional_provisions","1. Kewajiban LPEI dalam memelihara rasio kecukupan modal dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 sepanjang belum diatur lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. 2. Seluruh proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Direktur yang telah dilakukan namun belum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, proses penetapannya mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian. 2. Jika pelanggaran tidak diperbaiki dalam batas waktu tertentu, anggota Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif dapat diberhentikan oleh Menteri.","revokes",[96,102,106,110,114,118],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PMK No. 2/PMK.06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112579/pmk-no-2pmk062017","a49c4352-2071-4ad4-a07b-2c671e057cd1",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"PMK No. 105/PMK.06/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/112792/pmk-no-105pmk062017","98b82c34-c6c1-4218-bcc3-8bc5a50b0902",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"PMK No. 143/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122170/pmk-no-143pmk062014","94e3058c-9a46-4cbe-981d-f75f21078a21",{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"PMK No. 161/PMK.010/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/120365/pmk-no-161pmk0102010","e65ab49f-38d1-4ba6-b32f-f875dcc57cdc",{"_97":115,"_99":116,"_36":117},"PMK No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/127711/pmk-no-140pmk0102009","17f6375a-d31a-4664-ab50-8655d4a5bf84",{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"PMK No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122171/pmk-no-106pmk062009","f37d8759-9544-471b-a8fb-adc3c3db9994","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 58/PMK.06/2020
REGARDING
DEVELOPMENT AND SUPERVISION
OF THE INDONESIA EXPORT FINANCING AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the development and supervision of the Indonesia Export Financing Agency has been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 140/PMK.10/2009 concerning Development and Supervision of the Indonesia Export Financing Agency as amended by the Regulation of the Minister of Finance Number 161/PMK.010/2010 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Finance Number 140/PMK.10/2009 concerning Development and Supervision of the Indonesia Export Financing Agency;
that to respond to the development of business processes and implement the basic policy of national export financing as regulated in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a4e6b661-13f7-4a86-8b10-816b04e8c412","actionData","errors"]