[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","950fab83-bea6-4821-9394-be87c087a75c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":23,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":132,"_139":140},"title","Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan","short_title","Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999","number","41","year","1999","published_date","1999-09-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan dan Perkebunan","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kehutanan","subject_matter","Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEHUTANAN
1999
Undang-undang (UU) NO. 41, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, LL SETNEG : 32 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Kehutanan
ABSTRAK:	\n \n Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. \n Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999. \n Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan. \n Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 35/PUU-X/2012. \n Penjelasan : 29 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;\n2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-undang ini ditetapkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 yang sudah tidak sesuai dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan. Tujuannya adalah untuk menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, mengoptimalkan fungsi hutan, dan meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai serta kapasitas masyarakat secara partisipatif.

Ketentuan Substansial: Undang-undang ini mengatur penguasaan hutan oleh negara, yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Hutan diklasifikasikan berdasarkan statusnya menjadi hutan negara dan hutan hak, serta berdasarkan fungsinya menjadi hutan konservasi, lindung, dan produksi. Pemerintah juga menetapkan kawasan hutan untuk tujuan khusus seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan latihan. Pemanfaatan hutan diatur melalui pemberian izin usaha, dengan kewajiban bagi pemegang izin untuk menjaga dan melestarikan hutan.

","transitional_provisions","1. Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.\n2. Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1) atau (2) dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf d dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 38 ayat (4) dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00.","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49554/uu-no-5-tahun-1967","136c1d28-18e6-4bcf-ac2a-a0b1152de92f","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107,111,115,119],{"_92":108,"_94":109,"_36":110},"UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023","0652cd74-d4e0-42f6-9ba9-858e75df1a97",{"_92":112,"_94":113,"_36":114},"PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022","38c2d482-037b-4467-9237-8a564f0a28ef",{"_92":116,"_94":117,"_36":118},"UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020","cce2bd84-2ff7-4ad7-9f03-5ace7b635e24",{"_92":120,"_94":121,"_36":122},"UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/40518/uu-no-19-tahun-2004","7d9c8c64-5302-4722-baee-bd40168b583a","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[133],{"_134":135,"_94":136,"_137":138},"nomor_putusan","95/PUU-XII/2014","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/57/95_PUU-XII_2014.pdf","teks","Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa ketentuan dimaksud dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 1999
CONCERNING
FORESTRY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that forests, as a gift and mandate from God Almighty
bestowed upon the Indonesian nation, are a treasure
controlled by the State, providing versatile benefits for
humanity, therefore it is obligatory to be grateful for, managed, and utilized
optimally, and to maintain its sustainability for the greatest
prosperity of the people, for both present and future
generations;
that forests, as one of the determinants of the life support
system and a source of people's prosperity, tend to decline
in condition, therefore their existence must be maintained
optimally, their carrying capacity wisely maintained, openly,
professionally, and accountably;
that sustainable and globally-minded
forest management must accommodate the dynamics of aspirations and participation
of the community, customs and culture, and community values
based on national legal norms;
that Law Number 5 of 1967 concerning
Basic Provisions on Forestry (State Gazette of
1967 Number 8) is no longer in accordance with the principles of control
and forest management, and the demands of changing circumstances,
so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters
a, b, c, and d, it is necessary to enact a law concerning Forestry
that is new.

In view of :

Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 27, and Article 33
of the 1945 Constitution;
Decree of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia Number XV/MPR/1998 concerning the Implementation
of Regional Autonomy; Regulation, Distribution, and Utilization of Equitable National Resources; and Fiscal Balance
between the Central and Regional Governments within the Framework of the Unitary State of the Republic
of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations
on Agrarian Principles (State Gazette of 1960
Number 104, Supplement to the State Gazette Number 2034);
Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological
Natural Resources and their Ecosystems (State Gazette of
1990 Number 49, Supplement to the State Gazette Number 3419);
Law Number 24 of 1992 concerning Spatial Planning
(State Gazette of 1992 Number 115, Supplement to the State Gazette
Number 3501);
Law Number 23 of 1997 concerning Environmental
Management (State Gazette of 1997 Number 68,
Supplement to the State Gazette Number 3699);
Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government
(State Gazette of 1999 Number 60, Supplement
to the State Gazette Number 3839);

With the approval of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDES:

\n\n \n \n \n LAW ON FORESTRY.\n \n \n

To stipulate :

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=950fab83-bea6-4821-9394-be87c087a75c","actionData","errors"]