Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Juga dikenal sebagai: PMK 166/PMK.011/2012 · PMK No. 166/PMK.011/2012

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:29 Oktober 2012Tanggal Penetapan:29 Oktober 2012
Ketentuan Perpajakan

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku29 Oktober 2012
Tanggal Penetapan29 Oktober 2012
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2012.

Peraturan ini bertujuan untuk memperbarui daftar organisasi internasional dan pejabat perwakilan yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Sekretariat Negara dan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak. Organisasi seperti International Catholic Migration Commission (ICMC), Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance, dan Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD) ditambahkan ke dalam daftar, sementara Catholic Relief Services (CRS) dihapus karena tidak lagi memenuhi persyaratan. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan baru terkait perlakuan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional yang berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.

(-)

(-)