Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 2004

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

Juga dikenal sebagai: Keppres 23/2004 · Keppres No. 23 Tahun 2004 · Keppres Nomor 23 Tahun 2004

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:23 Maret 2004Tanggal Penetapan:23 Maret 2004
Struktur Organisasi Pemerintah

Informasi

TipeKeputusan Presiden (Keppres)
TemaPerubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku23 Maret 2004
Tanggal Penetapan23 Maret 2004
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003.

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 ini bertujuan untuk menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 guna mendukung tertib administrasi pemerintahan. Perubahan ini mencakup penyesuaian struktur organisasi dan tugas Eselon I di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Struktur baru meliputi Sekretariat Jenderal, beberapa Direktorat Jenderal seperti Peraturan Perundang-undangan, Administrasi Hukum Umum, Pemasyarakatan, Imigrasi, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, serta Inspektorat Jenderal. Selain itu, terdapat Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia. Staf Ahli juga ditugaskan untuk memberikan telaahan di bidang perekonomian, hubungan luar negeri, politik, sosial, keamanan, hukum lingkungan, pertanahan, pengembangan budaya hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

(-)

(-)