[{"_1":2,"_141":-5,"_142":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","393a6644-6ee1-4891-9d6d-0bd8c77cd950","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_137":138,"_139":140},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":-5,"_135":136},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023","number","36","year","2023","published_date","2023-07-12","effective_date","2023-08-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"579d3584-e8e7-4fa4-82b3-8bb720924466","Pengelolaan Sumber Daya Alam",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","subject_matter","PP ini mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi: 1) pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA); 2) penggunaan DHE SDA; 3) pengawasan DHE SDA; dan 4) sanksi administratif. DHE SDA berasal dari hasil barang Ekspor pada sektor: pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Devisa - Hasil Ekspor - Pengusahaan - Pengelolaan - Pengolahan - Sumber Daya Alam
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN 2023 (94), TLN (6882): 13 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam masih membutuhkan pengaturan yang komprehensif untuk mengakomodir perkembangan terkini di bidang perekonomian dan sistem keuangan Indonesia, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 1995; dan UU Nomor 24 Tahun 1999. \n PP ini mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lingkup pengaturan dalam PP ini meliputi: 1) pemasukan dan penempatan Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA); 2) penggunaan DHE SDA; 3) pengawasan DHE SDA; dan 4) sanksi administratif. DHE SDA berasal dari hasil barang Ekspor pada sektor: pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6302), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 13, penjelasan hlm 14 sd 22) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi, meningkatkan investasi, dan mendukung stabilitas makroekonomi melalui pengaturan devisa hasil ekspor dari sumber daya alam. Eksportir diwajibkan memasukkan devisa hasil ekspor (DHE SDA) ke dalam sistem keuangan Indonesia, terutama dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. DHE SDA harus ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE SDA di lembaga keuangan yang ditunjuk. Eksportir dengan nilai ekspor minimal USD 250.000 wajib menempatkan DHE SDA paling lambat tiga bulan setelah pendaftaran PPE. Sebagian DHE SDA harus tetap berada dalam sistem keuangan Indonesia selama minimal tiga bulan. Pengawasan dilakukan oleh kementerian terkait, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi administratif berupa penangguhan pelayanan ekspor dapat dikenakan bagi pelanggaran kewajiban ini.

","transitional_provisions","1. PPE yang telah mendapatkan nomor pendaftaran sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diselesaikan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.\n2. Kewajiban Eksportir untuk menempatkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk DHE SDA yang dimasukkan dalam Rekening Khusus DHE SDA setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku, baik PPE yang memiliki tanggal sebelum maupun setelah Peraturan Pemerintah ini berlaku.\n3. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.","sanctions","1. Eksportir yang tidak memasukkan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.\n2. Eksportir yang tidak melakukan penempatan DHE SDA paling sedikit 30% selama minimal tiga bulan dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.\n3. Eksportir yang tidak membuat atau memindahkan escrow account dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor.","revokes",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","PP No. 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/100443/pp-no-1-tahun-2019","9f1c8c1a-9889-4cf1-9dc1-4f310f7421df","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114,118,122],{"_99":115,"_101":116,"_36":117},"PP No. 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349944/pp-no-21-tahun-2026","c2370b8f-c046-429f-8eba-e69208f7cabd",{"_99":119,"_101":120,"_36":121},"PP No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349943/pp-no-2-tahun-2026","8d4304d7-4aaf-47ac-ba90-fe1666f85f82",{"_99":123,"_101":124,"_36":125},"PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314625/pp-no-8-tahun-2025","c6ccf140-5234-4272-b24f-77f82eaee0e8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2023
REGARDING
EXPORT PROCEEDS FROM BUSINESS, MANAGEMENT, AND/OR PROCESSING ACTIVITIES OF NATURAL RESOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to maintain the continuity of development and the improvement and resilience of the national economy, and to optimize the utilization of natural resources for the greatest prosperity of the people, it is necessary to implement an integrated inter-agency mechanism for the inflow and placement of export proceeds derived from business, management, and/or processing activities of natural resources into the Indonesian financial system;
that the mechanism for the inflow and placement of export proceeds from business, management, and/or processing activities of natural resources into the Indonesian financial system has been regulated in Government Regulation Number 1 of 2019 concerning Export Proceeds from Business, Management, and/or Processing Activities of Natural Resources;
that Government Regulation Number 1 of 2019 concerning Export Proceeds from Business, Management, and/or Processing Activities of Natural Resources still requires comprehensive regulation to accommodate the latest developments in the Indonesian economy and financial system, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Export Proceeds from Business, Management, and/or Processing Activities of Natural Resources.

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 1995 concerning Customs (as amended by Law Number 17 of 2006);
Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Traffic and Exchange Rate System;

DECIDES:

\n\n \n \n \n \n \n \n

To stipulate:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING EXPORT PROCEEDS FROM BUSINESS, MANAGEMENT, AND/OR PROCESSING ACTIVITIES OF NATURAL RESOURCES

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=393a6644-6ee1-4891-9d6d-0bd8c77cd950","actionData","errors"]