[{"_1":2,"_134":-5,"_135":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c2370b8f-c046-429f-8eba-e69208f7cabd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_130":131,"_132":133},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":-5,"_128":129},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026","number","21","year","2026","published_date","2026-05-06","effective_date","2026-06-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","subject_matter","Dalam PP ini diatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 18A terkait pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman/kesepakatan lainnya di bidang perdagangan. Peraturan ini juga mengatur ketentuan peralihan terhadap PPE yang diterbitkan sejak atau sebelum 1 Juni 2026.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Devisa Hasil Ekspor - perubahan
2026
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 21, LN 2026 (50), TLN (7175) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa hasil ekspor sumber daya alam dalam sistem keuangan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 24 Tahun 1999; PP No. 36 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 2 Tahun 2026. \n Dalam PP ini diatur mengenai perubahan ketentuan Pasal 18A terkait pelaksanaan perjanjian bilateral atau kesepahaman/kesepakatan lainnya di bidang perdagangan. Peraturan ini juga mengatur ketentuan peralihan terhadap PPE yang diterbitkan sejak atau sebelum 1 Juni 2026. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2026. \n PP ini mengubah PP No. 36 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 2 Tahun 2026. \n Lampiran file: 9 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5; penjelasan hlm 6 sd 9) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026.","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Pemerintah ini diterbitkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA) guna mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan ini merupakan penyesuaian atas dinamika perdagangan global dengan memberikan fleksibilitas bagi eksportir yang terikat dalam perjanjian bilateral mengenai perdagangan atau kesepahaman lainnya.\n\nSubstansi utama peraturan ini mengatur mengenai penyesuaian ketentuan Pasal 18A terkait pelaksanaan perjanjian bilateral perdagangan. Eksportir yang terlibat dalam perjanjian tersebut diberikan pengecualian khusus, yaitu: (1) besaran persentase DHE SDA dari sektor pertambangan yang wajib ditempatkan dalam Rekening Khusus DHE SDA ditetapkan paling sedikit sebesar 30% untuk jangka waktu penempatan minimal 3 bulan; (2) DHE SDA tersebut dapat ditempatkan pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; serta (3) penukaran DHE SDA ke dalam Rupiah dapat dilakukan pada bank yang sama.","transitional_provisions","1. Untuk Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) yang diterbitkan sejak tanggal 1 Juni 2026, berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.\n2. Untuk PPE yang diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, eksportir dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.\n3. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DHE SDA yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103,109,113],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PP No. 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/349943/pp-no-2-tahun-2026","8d4304d7-4aaf-47ac-ba90-fe1666f85f82",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PP No. 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314625/pp-no-8-tahun-2025","c6ccf140-5234-4272-b24f-77f82eaee0e8",{"_104":114,"_106":115,"_36":116},"PP No. 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam","https://peraturan.bpk.go.id/Details/255125/pp-no-36-tahun-2023","393a6644-6ee1-4891-9d6d-0bd8c77cd950","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 21 OF 2026
CONCERNING
THE THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 36 OF 2023
CONCERNING
EXPORT PROCEEDS FROM NATURAL RESOURCE EXPLOITATION, MANAGEMENT, AND/OR PROCESSING ACTIVITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that to carry out the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and utilized for the greatest prosperity of the people, and to affirm that exporters conducting natural resource exploitation, management, and/or processing activities with the support of state facilities and financing from national banks must place export proceeds in the Indonesian financial system;
that to increase the effectiveness of the policy on the entry and placement of export proceeds into the Indonesian financial system and to generate greater benefits in supporting the sustainability of development and Indonesia's economic resilience and sustainable economic growth, it is necessary to reorganize the ecosystem for the entry, placement, and use of foreign exchange in a more targeted manner to support external resilience, increase transparency, and deepen the domestic financial market through mechanisms that are simple while still providing adequate flexibility;
that considering global risk dynamics, natural resource export activities must become Indonesia's comparative advantage, optimized for the greatest prosperity of the people by mitigating various risks that threaten Indonesia's international trade performance;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to amend Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities as previously amended several times, most recently by Government Regulation Number 2 of 2026 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities;
that based on the considerations as referred to in letter a through letter d, it is necessary to establish a Government Regulation concerning the Third Amendment to Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities;

Bearing in Mind :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
Law Number 24 of 1999 concerning Foreign Exchange Traffic and Exchange Rate System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3844);
Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 94, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6882) as amended several times, most recently by Government Regulation Number 2 of 2026 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2026 Number 4, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7155);

HAS DECIDED:

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE THIRD AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 36 OF 2023 CONCERNING EXPORT PROCEEDS FROM NATURAL RESOURCE EXPLOITATION, MANAGEMENT, AND/OR PROCESSING ACTIVITIES.

Article I

The provisions of Article 18A in Government Regulation Number 36 of 2023 concerning Export Proceeds from Natural Resource Exploitation, Management, and/or Processing Activities (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 94, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6882) as amended by Government Regulation:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c2370b8f-c046-429f-8eba-e69208f7cabd","actionData","errors"]