Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Operasi Moneter

Juga dikenal sebagai: Peraturan BI 22/14/PBI/2020 · Peraturan BI No. 22/14/PBI/2020

Status:
Tidak Berlaku
Tanggal Berlaku:1 Oktober 2020Tanggal Penetapan:28 September 2020
Perbankan & Lembaga Keuangan

Informasi

TipePeraturan Bank Indonesia
TemaOperasi Moneter
LokasiBank Indonesia
Tanggal Berlaku01 Oktober 2020
Tanggal Penetapan28 September 2020
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mencabut

Dicabut Oleh

Diubah Oleh

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter melalui pelaksanaan operasi moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Kebijakan ini diimplementasikan dengan pengendalian moneter di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. Operasi moneter dilaksanakan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities, yang dapat dilakukan setiap hari kerja. OPT Konvensional melibatkan penerbitan SBI, SDBI, dan SBBI Valas, serta transaksi repo dan reverse repo surat berharga. Sementara itu, OMS melibatkan penerbitan SBIS dan SukBI, serta transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah. Kebijakan ini juga mengatur persyaratan dan mekanisme perizinan bagi peserta dan lembaga perantara dalam operasi moneter.

1. Sepanjang Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi belum berlaku, penyampaian laporan posisi devisa neto dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia mengenai laporan harian bank umum.

1. Pemilik SBI yang melanggar ketentuan dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar. 2. BUK yang melanggar ketentuan transaksi SDBI dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar. 3. Bank yang melanggar ketentuan transaksi SukBI dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar. 4. Peserta Operasi Moneter yang tidak memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.