[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01786091-d459-4f09-8aba-98c2e2a883e7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2017","number","19","year","2017","published_date","2017-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantul","place_of_enactment","Bantul","theme","Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2017/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beberapa urusan pemerintahan daerah Kabupaten tidak lagi menjadi Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, sehingga beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang terkait urusan dimaksud harus dicabut, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang mengatur izin gangguan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5816 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi, telah dibatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5099 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah, telah dibatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah :\r\nPasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017. \n Materi Pokok : \r\nPernyataan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015. \n Jumlah halaman : 4 HLM; Penjelasan : 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu di Lingkungan Sungai daan Pesisir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2003 Seri C Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 6);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 6);\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 52).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul. Pencabutan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, adanya perubahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan beberapa urusan pemerintahan daerah kabupaten tidak lagi menjadi urusan pemerintahan daerah kabupaten Bantul. Hal ini khususnya terkait dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral. Kedua, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul telah dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, terutama terkait dengan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, yang menjadi dasar hukum utama bagi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Izin Gangguan, menyebabkan peraturan daerah tersebut harus dicabut.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91,97,101,105,109],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kab. Bantul No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12156/perda-kab-bantul-no-10-tahun-2015","60c4123e-e0fa-49ce-89c0-10d08a281593",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"PERDA Kab. Bantul No. 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Izin Gangguan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12723/perda-kab-bantul-no-9-tahun-2014","fa14c85f-9713-4912-860e-c4fcc96edeb7",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"PERDA Kab. Bantul No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/12360/perda-kab-bantul-no-11-tahun-2013","6fdf94c5-deff-46c2-bdf1-b791054e5fe9",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"PERDA Kab. Bantul No. 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/15962/perda-kab-bantul-no-6-tahun-2011","5106ce9c-c8d4-4a93-9b63-29634591552f",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"PERDA Kab. Bantul No. 29 Tahun 2008 tentang Irigasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34635/perda-kab-bantul-no-29-tahun-2008","c5a56719-43f6-4a57-9d9c-ef745c626111","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANTUL
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

REGIONAL REGULATION OF BANTUL REGENCY
NUMBER 19 OF 2017
CONCERNING
REVOCATION OF SEVERAL REGIONAL REGULATIONS OF BANTUL REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTUL,

Considering:

that with the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, several affairs of the regional government of the Regency are no longer Affairs of the Regional Government of Bantul Regency, so that several Regional Regulations of Bantul Regency related to the affairs in question must be revoked;
that based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2017 concerning the Revocation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning Guidelines for Stipulation of Nuisance Permits in the Region as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01786091-d459-4f09-8aba-98c2e2a883e7","actionData","errors"]