Top Artikel
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric Vehicle atau EV ) sebagai salah satu pilar utama dalam agenda dekarbonisasi dunia. Indonesia, dengan komitmennya untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, memandang pengembangan industri EV tidak hanya sebagai suatu solusi lingkungan, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mentransformasi lanskap ekonomi nasional. Potens...
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Terbit, PT & CV Kini Tidak Bisa Pakai PPh Final UMKM 0,5%
Pendahuluan Pada 22 April 2026, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ( PP 20/2026 ), yang mulai berlaku pada tanggal tersebut. Peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan bagi wajib pajak UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu, sekaligus mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal....
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ( Permenhut 27/2025 ) diterbitkan untuk menyelaraskan kegiatan investasi dengan prinsip konservasi di kawasan hutan pelestarian. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi jasa lingkungan melalui mekanisme perizinan yang terintegrasi, yang mencakup: pemanfaatan energi terbarukan; pengembangan wisata a...
Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional Atur Hubungan Perdata Lintas Negara di Indonesia
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Perdata Internasional ( RUU HPI ) yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2026. RUU HPI disusun untuk menyediakan pengaturan yang lebih sistematis dan terpadu mengenai hubungan hukum perdata yang mengandung unsur asing, termasuk penentuan hukum yang berlaku, kewenangan peradilan, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, sebagai...
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Melalui BUMN
Pendahuluan Pemerintah saat ini tengah menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Melalui Badan Usaha Milik Negara ( RPP ). Regulasi ini akan merombak struktur perdagangan internasional Indonesia dengan memberikan hak eksklusif kepada BUMN Ekspor untuk mengambil alih jalur penjualan komoditas strategis ke luar negeri. Pemerintah ingin mengonsolidasikan kegiatan ekspor sumber daya alam di bawah kendali negara secara langsung, sehi...