Top Artikel
RUU KUHAP, Era Baru Penegakan Hukum Pidana
1. Pendahuluan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini telah diterapkan selama lebih dari empat puluh tahun....
Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia: Kontrak Kerja, Alih Daya, dan Pesangon
Pendahuluan Aturan ketenagakerjaan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ( U...
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Menyempurnakan Proses Bisnis dan Menguatkan Jaminan Kualitas Layanan Perizinan Berusaha
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ( PP 5/2021 ) mer...
Kerangka Hukum Pengembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia: Regulasi, Pajak, Investasi, dan TKDN
1. Pendahuluan Transisi energi global menuju sumber daya yang lebih bersih dan berkelanjutan telah menempatkan industri kendaraan listrik (Electric Vehicle atau EV ) sebagai salah satu pilar utama dalam agenda dekarbonisasi dunia. Indonesia, dengan komitmennya untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060, memandang pengembangan industri EV tidak hanya sebagai suatu solusi lingkungan, tetapi juga sebagai peluang strategis untuk mentransformasi lanskap ekonomi nasional. Potens...
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 Ubah Tata Kelola Desa dan Naikkan Siltap
Pendahuluan Pada 27 Maret 2026, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( PP 16/2026 ), yang mulai berlaku pada tanggal tersebut. Regulasi ini menggantikan beberapa ketentuan pelaksanaan sebelumnya demi membangun arsitektur baru ketatanegaraan di tingkat lokal. Peraturan ini memperkuat kedaulatan entitas desa, menjamin peningkatan dan kepastian kesejahteraan bagi para penggerak pemerintahan desa,...
Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 Atur Pengawasan Pengelolaan Obat di Supermarket dan Minimarket
Pendahuluan Pada 13 Maret 2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM ) mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain ( Peraturan BPOM 5/2026 ), yang mulai berlaku pada 6 April 2026. Peraturan ini bertujuan memperketat pengawasan obat selama dan sebelum beredar. BPOM menilai bahwa masyarakat memerlukan perlindungan maksimal dari paparan risiko obat dan bahan obat...
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 Atur Kepatuhan Lintas Sektor dalam Pengelolaan Kesehatan
Pendahuluan Pada tanggal 11 Maret 2026, Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Kesehatan ( Perpres 13/2026 ). Perpres 13/2026 mengatur koordinasi peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan badan usaha dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan secara efektif, efisien, dan transparan. Perpres 13/2026 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengat...
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Atur Perizinan Usaha Jasa Lingkungan dalam Wilayah Konservasi
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pengaturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru ( Permenhut 27/2025 ) diterbitkan untuk menyelaraskan kegiatan investasi dengan prinsip konservasi di kawasan hutan pelestarian. Pemerintah berupaya memanfaatkan potensi jasa lingkungan melalui mekanisme perizinan yang terintegrasi, yang mencakup: pemanfaatan energi terbarukan; pengembangan wisata a...