Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 Atur Sistem Penilaian dan Peningkatan Performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Kelautan

Pendahuluan

Pada 29 Januari 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan (“KKP”) menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan (“Permen KKP 2/2026”). Permen KKP 2/2026 mengatur pemetaan, pendampingan, dan penilaian perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UMKM”) sektor kelautan dan perikanan sebagai dasar peningkatan kemampuan usaha.

Permen KKP 2/2026 dibentuk untuk mengatur pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kelautan dan perikanan agar memiliki kemampuan dan daya saing yang lebih baik. Sebagaimana tercantum dalam bagian Menimbang, pemerintah menilai perlunya pengaturan pemberdayaan UMKM sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas usaha. Permen KKP 2/2026 ditetapkan sebagai pelaksanaan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengatur mekanisme pemberdayaan melalui pemetaan, pendampingan, dan penilaian perkembangan usaha.

Ketentuan Penting

Ruang Lingkup dan Pemberdayaan UMKM

Permen KKP 2/2026 mengatur pemberdayaan UMKM sektor kelautan dan perikanan berdasarkan jenis kegiatan usaha. Pasal 2 membagi kegiatan usaha ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Pengelolaan ruang laut, yang mencakup Petambak Garam, Pelaku Usaha biofarmakologi, dan Pelaku Usaha wisata bahari.

2. Penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, yang mencakup pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan.

Untuk kegiatan pengelolaan ruang laut serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, Permen KKP 2/2026 mengatur tahapan pemberdayaan yang meliputi pemetaan, pendampingan, dan penilaian perkembangan usaha.

Pemberdayaan Usaha pada Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut

Permen KKP 2/2026 mengatur pemberdayaan UMKM pada kegiatan pengelolaan ruang laut yang mencakup usaha garam, biofarmakologi, dan wisata bahari. Ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 mengatur pemetaan, pendampingan, dan penilaian perkembangan usaha untuk masing-masing kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Petambak Garam: Pemetaan dilakukan melalui pendataan produksi garam dan pemetaan wilayah produksi. Pendampingan mencakup cara produksi garam yang baik, sertifikasi, perizinan usaha, akses permodalan, penguatan kapasitas produksi dan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta pemasaran. Penilaian perkembangan usaha dilakukan berdasarkan aspek produksi dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, pemasaran, kelembagaan dan pembiayaan, serta kinerja dan dampak.

2. Pelaku Usaha Biofarmakologi: Pemetaan dilakukan melalui pendataan dan penentuan skala usaha. Pendampingan mencakup akses permodalan, perizinan usaha biofarmakologi, pelatihan dan sertifikasi pengolahan produk, pelatihan dan sertifikasi pelaku usaha pengguna produk biofarmakologi, serta akses pasar atau promosi. Penilaian perkembangan usaha dilakukan berdasarkan aspek permodalan, pendapatan, kelembagaan dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, serta lingkungan.

3. Pelaku Usaha Wisata Bahari: Pemetaan dilakukan melalui pendataan dan penentuan skala usaha. Pendampingan mencakup akses permodalan, perizinan usaha wisata bahari, akses pasar atau promosi, pelatihan dan sertifikasi kepemanduan, pengelolaan kawasan wisata bahari, serta pengelolaan usaha wisata bahari. Penilaian perkembangan usaha dilakukan berdasarkan aspek permodalan, pendapatan, kelembagaan dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, serta lingkungan.

Sistem Kurasi dan Klasifikasi Kelas Baru (Scoring)

Permen KKP 2/2026 mengatur kurasi dan pengelompokan kelas usaha bagi pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Pasal 12 menetapkan bahwa kurasi UMKM dilakukan terhadap pelaku usaha yang memiliki Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (“KUSUKA”) dan Nomor Induk Berusaha (“NIB”), sebagai dasar penilaian awal kelas usaha melalui pembobotan dengan nilai maksimal 100 berdasarkan enam aspek, yaitu legalitas, produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional.

1. Kelas Mikro 1: Nilai kurang dari atau sama dengan 30.

2. Kelas Mikro 2: Nilai lebih dari 30 sampai dengan 40.

3. Kelas Pra Kecil: Nilai lebih dari 40 sampai dengan 50.

4. Kelas Kecil 1: Nilai lebih dari 50 sampai dengan 60.

5. Kelas Pra Menengah: Nilai lebih dari 60 sampai dengan 70.

6. Kelas Menengah 1: Nilai lebih dari 70 sampai dengan 90.

7. Kelas Pra Besar: Nilai lebih dari 90 sampai dengan 100.

Pengelompokan kelas awal usaha tersebut digunakan sebagai dasar pelaksanaan pendampingan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Permen KKP 2/2026.

Indikator Teknis Penilaian Petambak Garam

Lampiran Huruf A Permen KKP 2/2026 memuat indikator penilaian bagi Petambak Garam yang digunakan untuk membedakan kategori usaha mikro, kecil, dan menengah. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek produksi dan teknologi, manajemen dan sumber daya manusia, pemasaran, kelembagaan dan pembiayaan, serta kinerja dan dampak. Salah satu aspek utama yang dinilai meliputi luas lahan, teknologi produksi, produktivitas, diversifikasi produk, dan legalitas usaha. Berikut indikator penilaian pada aspek produksi dan teknologi, serta manajemen dan sumber daya manusia:

Indikator Teknis Pelaku Usaha Biofarmakologi

Lampiran Huruf B Permen KKP 2/2026 memuat indikator penilaian bagi pelaku usaha biofarmakologi untuk mengelompokkan UMKM. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, antara lain permodalan, pendapatan, kelembagaan dan pemasaran, manajemen dan sumber daya manusia, serta lingkungan. Beberapa indikator utama yang digunakan meliputi modal usaha, hasil penjualan tahunan, sifat pendapatan, dan pengelolaan lingkungan. Berikut perbandingan indikator utama pelaku usaha biofarmakologi:

Indikator Teknis Pelaku Usaha Wisata Bahari

Lampiran Huruf C Permen KKP 2/2026 memuat indikator penilaian bagi pelaku usaha wisata bahari untuk mengelompokkan UMKM. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa aspek, antara lain pemasaran, legalitas, sumber daya manusia, dan lingkungan. Berikut perbandingan indikator utama pelaku usaha wisata bahari:

Bobot Penilaian Usaha Pengolahan dan Pemasaran

Lampiran Huruf D Permen KKP 2/2026 mengatur penilaian kelas usaha pada sektor pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan melalui sistem pembobotan nilai. Penilaian dilakukan berdasarkan enam aspek usaha, dengan total nilai maksimum 100. Akumulasi nilai dari seluruh aspek digunakan untuk menentukan kelas usaha, mulai dari Mikro 1 hingga Pra Besar. Rincian bobot penilaian masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Legalitas: Pelaku usaha memperoleh nilai 5 apabila memiliki paling sedikit satu perizinan berusaha (PB atau PB UMKU), nilai 10 apabila memiliki paling sedikit tiga perizinan, dan nilai 20 apabila memiliki lebih dari tiga perizinan.

2. Aspek Produksi (Utilitas): Pelaku usaha memperoleh nilai 0 apabila tingkat utilitas produksi sampai dengan 50%, nilai 10 apabila tingkat utilitas lebih dari 50% sampai dengan 80%, dan nilai 20 apabila tingkat utilitas lebih dari 80% sampai dengan 100%.

3. Aspek Keuangan: Aspek ini memiliki nilai maksimum 15, yang berasal dari kombinasi ketersediaan laporan keuangan (belum memiliki, sederhana, atau akuntansi) dan akses pembiayaan, baik melalui kredit program maupun kredit komersial.

4. Aspek Sumber Daya Manusia: Pelaku usaha memperoleh nilai 0 apabila mempekerjakan 1 sampai dengan 5 orang, nilai 10 apabila mempekerjakan 6 sampai dengan 19 orang, dan nilai 15 apabila mempekerjakan lebih dari 19 sampai dengan 99 orang.

5. Aspek Pemasaran: Pelaku usaha memperoleh nilai 0 apabila memasarkan produk di tingkat lokal, nilai 10 apabila memasarkan produk di tingkat nasional, dan nilai 20 apabila memasarkan produk ke pasar ekspor.

6. Aspek Operasional (Bahan Baku): Pelaku usaha memperoleh nilai 0 apabila tidak menyediakan bahan baku, nilai 5 apabila ketersediaan bahan baku hanya mencukupi satu kali produksi, dan nilai 10 apabila pelaku usaha menerapkan manajemen persediaan bahan baku.
   

Penutup

Permen KKP 2/2026 menetapkan kerangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sektor kelautan dan perikanan melalui pengaturan pemetaan, pendampingan, dan penilaian perkembangan usaha yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kegiatan usaha. Pengaturan tersebut mencakup petambak garam, pelaku usaha biofarmakologi, dan pelaku usaha wisata bahari dengan indikator teknis yang dirinci dalam lampiran, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dinilai melalui sistem pembobotan nilai terhadap aspek legalitas, produksi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan operasional. Pelaksanaan penilaian dan kurasi mensyaratkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) sebagai dasar pendataan dan penetapan kelas awal usaha, sehingga pemenuhan aspek administratif dan kesesuaian kegiatan usaha dengan indikator teknis yang ditetapkan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pendampingan UMKM sektor kelautan dan perikanan.