Ringkasan

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Sumber Radiasi Pengion untuk Peralatan Pengukuran (Gauging) (“PerBAPETEN 2/2025”) ditetapkan dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 10 Oktober 2025. 

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja pengawasan dan persyaratan keselamatan radiasi yang komprehensif bagi setiap pihak yang memanfaatkan sumber radiasi pengion dalam peralatan gauging. Regulasi ini hadir sebagai mandat pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023, guna memastikan bahwa pemanfaatan teknologi nuklir di sektor industri ini terlindungi dari efek berbahaya radiasi pengion, baik dalam kondisi operasi normal maupun darurat.

Latar Belakang dan Konteks

Penerbitan Peraturan BAPETEN ini didasari oleh kebutuhan untuk menciptakan standar keselamatan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir, khususnya untuk aplikasi peralatan pengukuran atau gauging di industri. Sebagaimana tertuang dalam bagian konsideran, peraturan ini secara spesifik bertujuan untuk melaksanakan amanat Pasal 33 dan Pasal 66 ayat (5) dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif. 

Kondisi ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk memperbarui dan memperjelas norma-norma keselamatan yang sebelumnya ada agar selaras dengan perkembangan peraturan perundangan yang lebih tinggi, serta untuk menjawab tantangan dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan sumber radiasi pengion di lingkungan kerja industri yang dinamis.

Perbandingan dengan Peraturan Sebelumnya

PerBAPETEN 2/2025 mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 6 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Zat Radioaktif dan Pesawat Sinar-X untuk Peralatan Gauging (“Perka BAPETEN 6/2009”). Analisis perbandingan antara kedua peraturan menunjukkan adanya penguatan, pendelegasian, dan penambahan norma yang signifikan dalam peraturan baru untuk meningkatkan standar keselamatan secara keseluruhan. Peraturan baru beralih dari pendekatan berbasis kategori (aktivitas tinggi/rendah) ke kerangka kerja manajemen keselamatan yang lebih terintegrasi dan modern.

Ketentuan Kunci

Lampiran I: Tanda Radiasi

Lampiran ini menetapkan standar visual dan teknis untuk tanda bahaya radiasi (simbol trifoil) yang wajib dipasang pada seluruh peralatan gauging dan tempat penyimpanan sumber radioaktif. Ketentuannya meliputi:

• Bentuk dan Warna: Simbol harus menyerupai baling-baling tiga daun, berwarna hitam atau merah, dengan latar belakang berwarna kuning.

• Tulisan: Wajib menyertakan tulisan "AWAS BAHAYA RADIASI" dengan huruf cetak berwarna hitam atau merah di bawah simbol.

• Visibilitas: Tanda harus dapat terlihat dan teridentifikasi dengan jelas dari jarak minimal 1 meter.

• Penempatan: Tanda harus menempel secara permanen pada peralatan atau lokasi yang relevan.

Lampiran II: Format dan Isi Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi (PPKR)

Lampiran ini merinci struktur dan konten dokumen PPKR yang wajib dimiliki Pemegang Izin. Dokumen ini harus disusun dalam 11 bab, yaitu:

1. Pendahuluan: Berisi profil perusahaan, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan dasar hukum.

2. Manajemen Keselamatan Radiasi: Menguraikan struktur organisasi penyelenggara keselamatan, tugas dan tanggung jawab personel, program pelatihan, jaminan mutu, daftar prosedur, serta sistem perekaman dan pelaporan.

3. Laporan Kajian Keselamatan: Berisi analisis dan evaluasi mendalam terhadap potensi risiko dan kegagalan sistem.

4. Penetapan Pembatas Dosis: Menjelaskan metode penetapan dan kaji ulang pembatas dosis bagi pekerja, dengan panduan teknis berdasarkan masa operasi fasilitas.

5. Fasilitas dan Sumber Radiasi Pengion: Mendeskripsikan jenis, jumlah, dan spesifikasi sumber radiasi yang digunakan serta desain fasilitas penyimpanan dan pengoperasian.

6. Pembagian Daerah Kerja: Menjelaskan desain pembagian area menjadi daerah pengendalian dan daerah supervisi, lengkap dengan laju paparan dan penempatan rambu.

7. Pemantauan Paparan Radiasi di Daerah Kerja: Merinci rencana, prosedur, dan peralatan yang digunakan untuk memantau tingkat radiasi di lingkungan kerja.

8. Pemantauan Pekerja: Menguraikan program pemantauan dosis perorangan dan program pemantauan kesehatan berkala bagi pekerja radiasi.

9. Pemantauan Paparan Publik: Menjelaskan rencana pemantauan radiasi di luar area kerja dan prosedur pengelolaan limbah radioaktif.

10. Perlengkapan Proteksi Radiasi dan Program Kalibrasi: Mendata semua perlengkapan proteksi yang digunakan (dosimeter, surveymeter, APD) dan jadwal kalibrasi alat ukur.

11. Program Kedaruratan Radiasi: Menguraikan potensi jenis keadaan darurat, rencana penanggulangan, prosedur pelaporan, dan program pelatihan kedaruratan.

Lampiran III: Perhitungan Perisai Radiasi untuk Sumber Radiasi Neutron

Lampiran menyediakan teknis untuk fasilitas yang menggunakan sumber radiasi neutron. Isinya menyediakan dua formula matematis untuk menghitung ketebalan perisai (penahan radiasi) yang memadai:

1. Untuk Sumber AmBe-241: Menggunakan konsep removal cross-section.

2. Untuk Pembangkit Neutron: Menggunakan rumus yang melibatkan variabel seperti fluks neutron, jarak, dan faktor dosis.

Lampiran ini juga menyertakan tabel berisi nilai konstanta (panjang relaksasi, faktor koreksi, dan faktor dosis) untuk berbagai bahan perisai seperti beton, parafin, dan air, yang diperlukan untuk kalkulasi.

Lampiran IV: Formulir Pelaporan Penanggulangan Kedaruratan Nuklir

Lampiran ini menyediakan format baku formulir yang harus diisi dan dikirimkan oleh Pemegang Izin kepada BAPETEN sebagai laporan tertulis setelah terjadi kecelakaan radiasi. Formulir ini dirancang untuk mengumpulkan informasi krusial secara cepat dan terstruktur, mencakup:

• Identitas pelapor dan instansi.
• Waktu dan lokasi kejadian.
• Uraian singkat kejadian.
• Data sumber radiasi yang terlibat (jenis isotop, aktivitas).
• Data paparan radiasi dan tingkat kontaminasi yang terukur.
• Jumlah korban (jika ada).
• Tindakan penanggulangan yang telah dilakukan.
• Bantuan yang diharapkan dari BAPETEN.

Lampiran V: Pernyataan Berakhirnya Kondisi Kedaruratan

Lampiran ini berisi format surat resmi yang harus dibuat oleh Pemegang Izin untuk menyatakan bahwa suatu kondisi darurat telah berhasil ditangani dan dinyatakan selesai. Surat ini ditujukan kepada Kepala BAPETEN dan harus memuat:

• Rujukan pada laporan kedaruratan awal.
• Penjelasan ringkas mengenai tindakan penanggulangan yang telah dilakukan.
• Justifikasi mengapa kondisi darurat dinyatakan telah berakhir.
• Pernyataan formal bahwa "kondisi kejadian kedaruratan sebagaimana diatas dinyatakan SELESAI".

Kesimpulan

PerBAPETEN 2/2025 mengatur  pengawasan tenaga nuklir di Indonesia, terutama bagi sektor industri yang menggunakan peralatan gauging. Pendekatan yang digunakan adalah  penerapan sistem manajemen keselamatan radiasi yang lebih terstruktur, terdokumentasi, dan rutin diverifikasi. Terdapat tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian:

1. Kewajiban untuk menyusun dan memutakhirkan Dokumen Program Proteksi dan Keselamatan Radiasi sesuai format baku yang lebih detail; 

2. Keharusan untuk menetapkan, memantau, dan mengkaji ulang Pembatas Dosis bagi pekerja secara proaktif dengan panduan yang jelas; dan

3. Penegasan tanggung jawab hukum Pemegang Izin yang tidak dapat didelegasikan, meskipun tugas operasional dapat dilimpahkan. Peraturan ini mendorong terciptanya budaya keselamatan (safety culture) yang lebih kuat, di mana identifikasi risiko, pencegahan, dan kesiapsiagaan darurat menjadi bagian integral dari seluruh kegiatan operasional.