[{"_1":2,"_145":-5,"_146":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d41ec412-0db0-4d25-b721-29e53518684e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_141":142,"_143":144},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_136":137,"_138":-5,"_139":140},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-04-02","effective_date","2024-04-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Keamanan Penerbangan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keamanan - Penerbangan Nasional
2024
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 9, BN 2024 (210) : 21 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Keamanan Penerbangan Nasional
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyesuaikan dengan Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization, perlu mengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum Internasional dan kebutuhan masyarakat. \n Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; Perpres Nomor 23 Tahun 2022; dan Permenhub Nomor 17 Tahun 2022. \n Permenhub ini mengatur tentang Keamanan Penerbangan Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri bertanggung jawab terhadap Keamanan Penerbangan Nasional. Penetapan sistem keamanan pada Bandar Udara baru ditentukan berdasarkan prakiraan data jumlah penumpang berangkat. Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan harus melaksanakan koordinasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan Program Keamanan Penerbangan Nasional. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2024. \n Permehub ini mencabut Permenhub Nomor 92 Tahun 2015, Permenhub Nomor 53 Tahun 2017, Permenhub Nomor 51 Tahun 2020, dan Permenhub Nomor 28 Tahun 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2018.\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2019.\n3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.\n4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi keamanan penerbangan nasional dengan Annex 17 Aviation Security dari International Civil Aviation Organization. Menteri Perhubungan bertanggung jawab atas keamanan penerbangan nasional dengan membentuk Komite Nasional Keamanan Penerbangan dan menetapkan serta mengawasi pelaksanaan Program Keamanan Penerbangan Nasional. Program ini mencakup penilaian risiko, pembagian tanggung jawab, perlindungan fasilitas penerbangan, dan penanggulangan tindakan melawan hukum. Sistem keamanan bandara diklasifikasikan berdasarkan jumlah penumpang dan jenis bandara, baik internasional maupun domestik. Evaluasi sistem keamanan dilakukan setiap lima tahun dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, sistem keamanan Bandar Udara yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keamanan Penerbangan nasional dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan, dan/atau denda administrasi.\n2. Pengenaan sanksi dapat diberikan secara langsung jika pelanggaran berpotensi membahayakan keamanan dan/atau keselamatan penerbangan atau jika tidak melaksanakan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan.","revokes",[94,100,104,108,112,116],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 28 Tahun 2021 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283369/permenhub-no-28-tahun-2021","7b7aacb0-17aa-4eec-bd4f-27de2f5f6d11",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenhub No. 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149478/permenhub-no-51-tahun-2020","2c797a3f-1ed8-4886-9639-ede51e793b3f",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Permenhub No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149239/permenhub-no-59-tahun-2019","9bfc1bd9-702d-49b5-bb5b-caca538d0565",{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"Permenhub No. 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 92 Tahun 2015 Tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102603/permenhub-no-57-tahun-2018","c430e281-ee1d-4924-acb6-58d09ad3e48c",{"_95":113,"_97":114,"_36":115},"Permenhub No. 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102988/permenhub-no-53-tahun-2017","e0130428-1900-4490-a2c6-9a0facd518bc",{"_95":117,"_97":118,"_36":119},"Permenhub No. 92 Tahun 2015 tentang Program Pengawasan Keamanan Penerbangan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/148607/permenhub-no-92-tahun-2015","9cfb0c0e-ef96-4e7d-8d33-38be66261011","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 9 OF 2024
CONCERNING
NATIONAL AVIATION SECURITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that in order to align with Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization, it is necessary to replace Regulation of the Minister of Transportation Number PM 51 of 2020 concerning National Aviation Security because it is no longer in accordance with the development of International law and community needs;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 330, Article 333, Article 339, Article 343 and Article 387 of Law Number 1 of 2009 concerning Aviation, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning National Aviation Security;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d41ec412-0db0-4d25-b721-29e53518684e","actionData","errors"]