[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e0130428-1900-4490-a2c6-9a0facd518bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_104":105,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2017","number","53","year","2017","published_date","2017-07-10","effective_date","2017-07-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 53, BN.2017/No.981, jdih.dephub.go.id : 51 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos Yang Diangkut Dengan Pesawat Udara\n2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi yang mengatur mengenai kepemilikan modal Regulated Agent dan Known Consignor.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk meningkatkan keamanan penerbangan nasional dalam penanganan kargo dan pos yang diangkut dengan pesawat udara. Tujuannya adalah untuk menetapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan dalam pengamanan kargo dan pos serta rantai pasoknya.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur pembagian tanggung jawab keamanan antara Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Regulated Agent, dan Known Consignor. Langkah-langkah keamanan meliputi pengendalian keamanan, pemeriksaan keamanan, dan pengendalian transportasi darat. Peraturan ini juga menetapkan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan dokumen, keamanan, dan pengendalian kargo dan pos. Selain itu, peraturan ini mengatur persyaratan sertifikasi bagi Regulated Agent dan Known Consignor, termasuk persyaratan administrasi dan teknis yang harus dipenuhi.

","transitional_provisions","1. Regulated Agent yang telah mendapatkan sertifikat berdasarkan Peraturan Menteri nomor PM 153 Tahun 2015 tetap dinyatakan berlaku dan wajib menyesuaikan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Penyesuaian kegiatan operasional dilakukan terhadap persyaratan personel, persyaratan sarana transportasi darat, program keamanan kargo dan pos, dan persyaratan pembatas fisik daerah aman (secure area).\n3. Regulated Agent harus menyediakan mesin x-ray multi view untuk kiriman kargo internasional paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n4. Ketentuan mengenai lahan Regulated Agent terletak paling jauh 5 km dari pintu masuk utama (main gate) terminal kargo bandar udara mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pemegang sertifikat Regulated Agent dan Known Consignor yang melanggar ketentuan dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administratif dan denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.\n2. Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak diizinkan untuk mengangkut kargo dan pos.\n3. Dalam hal Regulated Agent diberikan sanksi sehingga tidak dapat beroperasi dan tidak ada Regulated Agent lain yang beroperasi, Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing dapat melakukan pemeriksaan keamanan sendiri atau mendelegasikan pemeriksaan keamanan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara.","revokes",[94,100],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 45 Tahun 2015 tentang Persyaratan Kepemilikan Modal Badan Usaha di Bidang Transportasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103423/permenhub-no-45-tahun-2015","8bd48562-6482-41ed-8cb9-da5588bdeb1e",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permenhub No. 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103581/permenhub-no-153-tahun-2015","83e53802-84bb-48eb-9c56-a3130ea0a6bb","revoked_by",[106],{"_95":107,"_97":108,"_36":109},"Permenhub No. 9 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/283365/permenhub-no-9-tahun-2024","d41ec412-0db0-4d25-b721-29e53518684e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[118],{"_95":119,"_97":120,"_36":121},"Permenhub No. 59 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149239/permenhub-no-59-tahun-2019","9bfc1bd9-702d-49b5-bb5b-caca538d0565","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 53 OF 2017
CONCERNING
SECURITY OF CARGO AND POST AS WELL AS THE SUPPLY CHAIN
OF CARGO AND POST TRANSPORTED BY AIRCRAFT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve National Aviation Security in terms of handling cargo and post transported by aircraft, security measures need to be taken;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Security of Cargo and Post as well as the Supply Chain of Cargo and Post Transported by Aircraft;

In view of:

Law Number 1 of 2009 concerning Aviation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 1, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e0130428-1900-4490-a2c6-9a0facd518bc","actionData","errors"]