For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Also known as: Perma 2/2020 · Perma No. 2 Tahun 2020 · Perma Nomor 2 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:13 Agustus 2020Publication Date:21 Juli 2020
Struktur Organisasi PemerintahProses Peradilan & Hukum Acara

Information

TypePeraturan Mahkamah Agung
ThemePerubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
LocationMahkamah Agung
Effective Date13 Agustus 2020
Publication Date21 Juli 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini dibuat untuk menyesuaikan kelas pengadilan di ibukota provinsi baru dan untuk menindaklanjuti perkembangan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Peraturan ini mengubah Pasal 451 dan Pasal 452 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015. Perubahan tersebut berkaitan dengan jumlah pengadilan pada lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Untuk Peradilan Umum, jumlah pengadilan menjadi 412 yang terdiri dari berbagai tipe Pengadilan Tinggi dan kelas Pengadilan Negeri. Untuk Peradilan Agama, jumlah pengadilan menjadi 417 yang terdiri dari Pengadilan Tinggi Agama dan berbagai kelas Pengadilan Agama. Nama, kelas, tipe, dan daerah hukum pengadilan ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

(-)

(-)