[{"_1":2,"_148":-5,"_149":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c34979d8-600b-46fb-a54c-27ed9e85c3f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_144":145,"_146":147},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_115":116,"_133":134,"_135":136,"_137":138,"_139":140,"_141":-5,"_142":143},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018","number","27","year","2018","published_date","2018-08-15","effective_date","2018-08-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 27, BN.2018/No.1116, jdih.kpu.go.id : 8 hlm.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengubah ketentuan terkait seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Perubahan ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 yang memengaruhi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota dan ketentuan terkait lainnya.\n\nPeraturan ini menambahkan ruang lingkup yang mencakup penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota dan penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Di samping itu, diatur mekanisme penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi 5 (lima) orang bagi yang telah dilantik dengan jumlah 3 (tiga) orang, yang masih dalam proses seleksi, maupun yang belum melaksanakan proses seleksi. Proses penambahan anggota dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh KPU, dengan mempertimbangkan hasil seleksi sebelumnya. KPU dapat mendelegasikan wewenang uji kelayakan dan kepatutan kepada KPU Provinsi.\n\nSelain itu, diatur pula mekanisme penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, dengan mengganti dengan calon anggota KPU peringkat berikutnya yang masih memenuhi syarat. KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pemenuhan syarat calon pengganti, dan dapat mendelegasikan wewenang ini kepada KPU Provinsi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan KPU No. 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/249173/peraturan-kpu-no-4-tahun-2023","8a44708d-ac9d-4e63-9244-bd205661aff4","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[107,111],{"_96":108,"_98":109,"_36":110},"Peraturan KPU No. 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173304/peraturan-kpu-no-7-tahun-2018","2f875449-9b27-4d8f-b8af-19d7420546f9",{"_96":112,"_98":113,"_36":114},"Peraturan KPU No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173321/peraturan-kpu-no-25-tahun-2018","378c447a-1124-419e-9750-3ae7488e1a88","amended_by",[117,121,125,129],{"_96":118,"_98":119,"_36":120},"Peraturan KPU No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173420/peraturan-kpu-no-3-tahun-2021","3b9cbd74-b990-4e1b-9af2-4d38e86e13dd",{"_96":122,"_98":123,"_36":124},"Peraturan KPU No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173387/peraturan-kpu-no-4-tahun-2020","5f085a3d-c2a2-46ac-ac59-6e23e0749969",{"_96":126,"_98":127,"_36":128},"Peraturan KPU No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173335/peraturan-kpu-no-2-tahun-2019","23878f17-cc62-47fd-959d-055f032afea6",{"_96":130,"_98":131,"_36":132},"Peraturan KPU No. 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173354/peraturan-kpu-no-17-tahun-2019","57f4c011-af93-4d47-827a-f927161cb82d","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO
REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING THE SELECTION OF MEMBERS OF THE PROVINCIAL GENERAL ELECTION COMMISSION
AND THE REGENCY/CITY GENERAL ELECTION COMMISSION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Decision of the Constitutional Court Number 31/PUU-XVI/2018 dated July 24, 2018, which states that the phrase “3 (three) or 5 (five) people” in Article 10 paragraph (1) letter c of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2017 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6109), is contrary to the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c34979d8-600b-46fb-a54c-27ed9e85c3f3","actionData","errors"]