[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c1480733-7a84-4871-b712-430b29a5c39d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara","short_title","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tahun 2023","number","PER-3/MBU/03/2023","year","2023","published_date","2023-03-20","effective_date","2023-03-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","eb707cc6-d8ee-43db-8a75-fdaca6c19eb3","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara","short_name","Permen BUMN","subjects",[],"tags",[],"location","Kementerian Badan Usaha Milik Negara","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2023
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-3/MBU/03/2023, JDIH Kementerian BUMN
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara TENTANG Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/06/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 710); 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1098); 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1207); 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1341); 6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-7/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan berbagai peraturan terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya tersebar di berbagai peraturan. Fokus utama dari peraturan ini adalah pengaturan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan, manajemen talenta, serta penghasilan dan fasilitas yang diterima oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Peraturan ini juga mengatur pembentukan dan fungsi organ pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pengelolaan BUMN dapat dilakukan secara lebih terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

","transitional_provisions","1. Bagi anggota Direksi BUMN yang masih mendapatkan Fasilitas perumahan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat menggunakan Fasilitas perumahan tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2023. 2. Ketentuan mengenai penangguhan pembayaran Tantiem dan Insentif Kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022. 3. Ketentuan mengenai LTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 mulai berlaku untuk tahun kinerja 2022.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan hasil UKK dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan hasil penilaian dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[91,97,101,105,109],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","Permen BUMN No. PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181405/permen-bumn-no-per-11mbu072021-tahun-2021","baf3c59f-965c-4f64-b7ae-2ebc63318aa8",{"_92":98,"_94":99,"_36":100},"Permen BUMN No. PER-04/MBU/06/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146601/permen-bumn-no-per-04mbu062020-tahun-2020","769d44cf-9c3e-4150-862e-6aed6feba270",{"_92":102,"_94":103,"_36":104},"Permen BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146722/permen-bumn-no-per-02mbu022015-tahun-2015","f08a50b8-84f7-47ce-8f20-f1f52a175752",{"_92":106,"_94":107,"_36":108},"Permen BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146681/permen-bumn-no-per-04mbu2014-tahun-2014","cf15308a-1542-4e4c-86cc-59a919871195",{"_92":110,"_94":111,"_36":112},"Permen BUMN No. PER-03/MBU/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146603/permen-bumn-no-per-03mbu2012-tahun-2012","2745e22d-32d7-4751-aaca-e488a874eef4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE-OWNED ENTERPRISES
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER PER-3/MBU/03/2023

ABOUT

ORGANS AND HUMAN RESOURCES OF STATE-OWNED ENTERPRISES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c1480733-7a84-4871-b712-430b29a5c39d","actionData","errors"]