For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2015

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Also known as: PERPRES 30/2015 · PERPRES No. 30 Tahun 2015 · PERPRES Nomor 30 Tahun 2015

Status:
Inactive
Effective Date:17 Maret 2015Publication Date:17 Maret 2015
Pertanahan & Penataan RuangPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePerubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
LocationPemerintah Pusat
Effective Date17 Maret 2015
Publication Date17 Maret 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014.

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, terutama yang melibatkan kerjasama dengan badan usaha. Perubahan ini menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Ketentuan substansial meliputi definisi instansi yang memerlukan tanah, pengadaan tanah, dan pihak yang berhak. Selain itu, peraturan ini mengatur pendanaan pengadaan tanah yang dapat bersumber dari dana badan usaha dan mekanisme pengembalian dana tersebut melalui APBN atau APBD. Peraturan ini juga mengatur proses pengadaan tanah yang belum selesai dan penetapan lokasi pembangunan.

1. Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi pembangunan dapat diselesaikan berdasarkan tahapan dalam Peraturan Presiden ini. 2. Proses dimulai dari tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 3. Dokumen yang telah ada menjadi dokumen Pengadaan Tanah sesuai Peraturan Presiden ini. 4. Penetapan Lokasi diperbaharui untuk jangka waktu 2 tahun oleh Gubernur.

(-)