For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 148 Tahun 2015

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Also known as: PERPRES 148/2015 · PERPRES No. 148 Tahun 2015 · PERPRES Nomor 148 Tahun 2015

Status:
Inactive
Effective Date:28 Desember 2015Publication Date:28 Desember 2015
Pertanahan & Penataan RuangPengadaan Barang & Jasa Pemerintah

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePerubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
LocationPemerintah Pusat
Effective Date28 Desember 2015
Publication Date28 Desember 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. 4. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Perubahan ini dilakukan dengan tetap menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 diubah, termasuk definisi instansi yang memerlukan tanah, pengadaan tanah, dan pihak yang berhak. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Persiapan oleh gubernur, penanganan keberatan, penetapan lokasi pembangunan, dan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Menteri. Selain itu, peraturan ini menambahkan ketentuan mengenai pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dan pengadaan tanah oleh badan usaha swasta.

(-)

(-)